Penghapusan UPTD Bisa Termentahkan dengan Aturan Otonomi Daerah

PEGAWAI di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sedang gundah gulana. Pasalnya Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 menegaskan penghapusan UPTD di tiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Aturan tersebut, merupakan turunan dari Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Perangkat Daerah ini memuat ketentuan-ketentuan dalam pembentukan satuan kerja perangkat daerah, jenis, kriteria tipelogi, hingga pada kedudukan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dalam PP 18 Tahun 2016 itu dijelaskan “pada perangkat daerah yang sudah dibentuk cabang dinas di Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat 1 perangakat daerah tersebut tidak mempunyai unit organisasi terendah kecuali sekretariat.

Isue ini begitu santer beredar saat ini, UPTD Pendidikan, Pertanian dan yang lainnya terancam bakal dihilangkan. Dasar pertimbangannya karena faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan.

Usulan penghapusan kedua UPTD tersebut tentu saja membuat resah para tenaga kerja di UPTD. Bahkan banyak diantara mereka mengaku pasrah jika memang aturan itu ditegakkan di Garut. Namun banyak juga pegawai yang berharap agar Pemkab Garut bisa mempertahankannya dengan payung hukum otonomi daerah.

Salah seorang tenaga honor di lingkungan UPTD Pakenjeng, Kokoy mengaku resah dan bingung. Menurutnya, jika dibubarkan, pengabdiannya selama ini tidak ada penghargaan sama sekali.

“Bagaimana dengan nasib kami? Kami minta pak Bupati bisa memperhatikan para tenaga honorer dan TKK di lingkungan UPTD Pendidikan,” harap Kokoy.

Kasubag TU UPTD Pendidikan Kecamatan Cibatu, Ny. Cici mengungkapkan keresahan yang sama. Saat ini, para pegawai honorer dan TKK tengah dilanda keresahan. Tak hanya mereka, pegawai PNS pun merasakan kegelisahan yang sama.

“ Jika dibubarkan, bagaimana dengan nasib para pegawai honorer dan TKK? Jika disalurkan ke SMP, sesuatu yang tidak memungkinkan,” kata Cici di ruang kerjanya, Senin (25/7/2016).

Keberadaan UPTD merupakan kepanjangan tangan dari Dinas kabupaten di tingkat kecamatan akan dihilangkan. Jika UPTD langsung dihilangkan tentunya akan menyulitkan banyak kalangan.

Seperti dikatakan Ketua Paguyuban UPTD Disdik Garut, H. Engkur, menurutnya PP 18 Tahun 2016 yang salah satu poin diantaranya penghapusan UPTD, itu baru rencana pusat. “Kalau itu memang harus diberlakukan, dan UPTD Disdik dihilangkan, maka pemerintah daerah harus mencari solusinya. Atau kembali ke tahun 1974, dulu namanya Kepala Ranting Dinas Kecamatan,” jelasnya.

Menurut H. Engkur, Kabupaten Garut memiliki 42 kecamatan dan 42 UPTD Disdik. Dengan jumlah sekolah dasar ada 1500 ditambah SD swasta. Tentunya akan sulit jika hanya dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten saja.

“Bayangkan saja jika UPTD dihilangkan, bagaimana tingkat kesulitan yang akan dihadapl baik oleh guru-gurunya sendiri ataupun oleh pihak Disdik,” ungkapnya. Untuk it H. Engkur.

Ia berharap, pemerintah daerah harus secepatnya mencari solusi terbaik. Agar nantinya peran dan fungsi UPTD bisa terus berjalan.

Hal senada diungkapkan UPTD Disdik Tarogong Kidul. Iwan Setiawan. Menurut Iwan kalau memang itu sudah merupakan keputusan pusat, ia akan mendukungnya. “Namun Pemkab Garut harus mencari solusi, jangan sampai Disdik keteteran ngurusin guru SD yang jumlahnya hampir 10.000 orang,” kata Iwan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Garut, Asep Sulaiman Farouk, membenarkan adanya aturan PP 18 Tahun 2016 ini. Dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru UPTD dihilangkan. Namun untuk Kabupaten Garut, permasalahan ini baru pembentukan tim perumus.

“Belum ada keputusan baku. Semuanya baru dirumuskan,” kata Asep, Senin (25/7/2016).

Menurut Asep, UPTD masih ada kemungkinan untuk dipertahankan jika dalam ekpose nanti memberikan alasan yang kuat untuk dipertahankan. Pasalnya, Pemkab Garut bisa berlindung dengan aturan otonomi daerah. Dengan catatan, melihat efektivitas UPTD yang bersangkutan dan kemampuan anggaran daerah.

Sementara itu, Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman, mengatakan saat ini keberadaan UPTD sangat membantu Pemkab Garut dalam menjalankan fungsinya yaitu menjadi koordinator, perencana dan pengawasan di tingkat kecamatan. Ia mencontohkan UPTD Pendidikan, jika semua sekolah dan gurunya berurusan langsung dengan dinas pendidikan tentunya akan kesulitan.

Oleh sebab itu, kata Helmi, peran dan fungsi UPTD dirasakan masih dibutuhkan. Namun untuk menetapkannya saat ini Pemkab Garut sedang melakukan perumusan.

Opsi lainnya kata Helmi, UPTD yang bersangkutan yang tadinya bersifat struktural akan menjadi fungsional. Namun yang jelas saat ini Pemkab Garut sudah menerjunkan tim perumus untuk menyikapi permasalahan ini.

“Agustus semuanya sudah ada keputusan. Tim perumus akan bekerja cepat agar mencarikan solusinya,” kata Helmi.

Sementara itu, Sekjen Garut Education Watch, Sony MS, mengatakan Pemkab Garut jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan penghapusan UPTD. Pasalnya, membentuk itu lebih sulit dari pada menghilangkan.

Menurutnya, Pemkab Garut bisa berlindung dari aturan pengapusan UPTD dengan aturan otonomi daerah. Disana dijelaskan setiap kabupaten/kota memiliki kewenangan mengatur SOTK-nya sendiri. Jadi UPTD bisa saja masih ada jika mau mengacu ke sana.

Kalau pun sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, maka Pemkab Garut harus berpikir ekstra untuk menempatkan pegawai yang saat ini berada di UPTD. Tidak hanya kalangan PNS-nya saja, tenga kontrak dan sukwan pun harus diperhatikan. (Farhan SN | Useu G Ramdani)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN