Pengelolaan Keuangan Garut Amburadul, Gaji PNS Ditangguhkan dan Dana Sertifikasi Kemungkinan Tidak Dicairkan

GARUT, (GE).- Sampai awal Tahun 2017, dana sertifikasi tak kunjung dicairkan Pemkab Garut. Selain itu, sampai berita ini diturunkan gaji pegawai negeri sipil pun ikut-ikutan bermasalah. Sehingga tak ayal karut marutnya pengelolaan keuangan tersebut mengundang sejumlah pertanyaan dari para pegawai negeri sipil dan guru sebagai penerima anggaran.

Belakangan berbagai spekulasi bermunculan terkait penundaan pencairan sertifikasi dan penundaan gaji PNS tersebut. Bahkan ada kemungkinan dana sertifikasi triwulan ke empat tidak akan dicairkan seiring surat yang telah dikeluarkan Kementrian Keuangan Republik Indonesia tentang penghentian penyaluran dana tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan Tahun 2016. Sementara itu, para PNS harus mengencangkan sabuknya karena gajinya akan tertunda selama beberapa hari ke depan.

Dalam surat edaran tersebut, Kabupaten Garut menjadi salah satu kabupaten yang terkena imbas. Dalam lampiran surat edaran Menkeu tersebut, ada 134 kabupaten/kota di Indonesia yang terkena imbas. Kabupaten Garut masuk dalam daftar pada urutan 134. Total dana penghentiannya mencapai Rp 113.560.008.200.


sertifikasi

Menanggapi hal tersebut, Masyarakat Peduli Anggaran Garut, Haryono, mengatakan ada beberapa kemungkinan gaji dan dana sertifikasi ditunda Pemkab Garut. Kemungkinan pertama terkait adanya SOTK baru. Sehingga ada mekanisme perbedaan dalam pengusulan anggaran.

“Kemarin kan Bupati Garut baru saja merombak organisasi secara besar-besaran. Tentu saja ada imbasnya terhadap nomenklatur SKPD,” kata Haryono kepada “GE”, Selasa (03/12/2016).

Kemungkinan ke dua, kata Haryono, penundaan pencairan dana sertifikasi dan gaji PNS disebabkan imbas dari administrasi penundaan Dana Alokasi Umum (DAU). Haryono mengatakan, akibat penundaan DAU tentunya tidak sederhana. Pasalnya, DAU seharusnya digunakan untuk dua kebutuhan dasar pemerintah daerah yaitu sarana dasar dalam hal ini infrastruktur dan yang ke dua alokasi dasar gaji pegawai.

Berdasarkan catatannya, di Tahun 2015 kebutuhan gaji pegawai Pemkab Garut mencapai Rp 1,889 Triliun. Sementara dana dari DAU hanya ada Rp 1,808 Triliun. Dalam kondisi normal, Pemkab Garut masih harus menombok anggaran untuk memenuhi kebutuhannya. Apa lagi, saat DAU ditangguhkan tentunya menjadi kelimpungan.

“Biasanya, untuk menutupi kekurangan itu Pemkab mengambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) atau mengambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun saat DAU-nya dihentikan tentunya Pemkab jadi kelimpungan,” ujar Haryono.

Sementara itu, terkait penundaan dana sertifikasi seharusnya Pemkab Garut mau berkata jujur. Jangan memberikan harapan palsu kepada para guru sebagai penerima anggaran. Pasalnya, kalau pun ditutup-tutupi ke depannya akan menjadi bom waktu bagi Pemkab.

Menurutnya penghentian sertifikasi 2016, triwulan ke empat sudah digemborkan Kementrian Keuangan RI. Dasar penghentian itu karena ada sisa pencairan dana sertifikasi di Tahun 2014-2015. Berdasarkan pemeriksaan BPK 2015 dana sertifikasi digunakan untuk membayar gaji PNS kategori 2 dan dana desa.

Parahnya, kata Haryono, pemerintah pusat masih menganggap dana tersebut masih ada. Padahal pada kenyataannya dana tersebut sudah digunakan untuk menutupi kebutuhan gaji PNS kategori 2 dan dana desa.

“Jadi sebaiknya Pemkab berbicara jurjur kepada guru terkait dana sertifikasi tersebut. Jangan mengada-ada padahal tidak ada,” pungkasnya. (Farhan SN)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI