Pengangkatan Guru Honorer Menjadi P3K, Lama Pengabdian Harus Jadi Prioritas

Garut, (GE).- Presiden Joko Widodo membuka peluang pengangkatan guru honorer menjadi PPPK bagi yang telah melampaui usia maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menanggapi wacana tersebut, Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Kabupaten Garut, menilai masih ada kekurangan dalam PP yang diterbitkan itu. Masalahnya adalah akan ada kompetisi antara guru yang sudah lanjut usia dengan guru yang muda.

“Seharusnya bagi guru yang usianya di atas 35 tahun langsung diangkat saja jadi PNS. Pasalnya sebentar lagi akan masuk usia pensiun,” kata Ketua Fagar, Cecep Kurniadi, Selasa (5/12/18).


Sementara guru yang masih muda, kata Cecep, baru diikutkan dalam seleksi P3K.

“Kasianlah kalau yang udah tua-tua harus ikut lagi seleksi,” ucapnya.

Cecep menuturkan, usia pengabdian harus diutamakan dalam pengangkatan P3K atau CPNS. Jadi, guru honorer di atas 35 tahun bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terutama bagi honorer kategori 2 yang usianya di atas 35 tahun.

“Usia akan mempengaruhi. Saya kira, kalau dari segi pengalaman betul yang tua menang. Tapi segi materi-materi kekinian sudah dikuasai oleh usia yang masih muda,” katanya.

Apalagi, kata Cecep, kalau seleksinya menggunakan perangkat teknologi. Pasti yang tua akan ketinggalan.

Sementara itu, Pemkab Garut masih menunggu sosialisasi PP nomor 49 tahun 2018. Pasalnya, dalam Permen akan mengatur secara rinci soal pengangkatan PPPK.

“Biasanya nanti ada sosialisasi dulu. Sekarang kami belum tahu seperti apa isi PPnya,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Garut, Burdan Ali Junjunan, Rabu (5/12/18).

Buldan berharap, dalam Permen memberi penjelasan soal anggaran untuk gaji PPPK. Nantinya honor untuk PPPK harus dianggarkan dalam APBD. (MHI)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI