Penertiban Mendapatkan Perlawanan, Bupati Garut Beri Toleransi PKL untuk Berjualan Sampai Lebaran

KOTA, (GE). –  Kendati telah memiliki aturan yang jelas berupa Peraturan Daerah (Perda) yang melarang pedagang kaki lima (PKL) berjualan di kawasan Pengkolan, Bupati Garut,  Rudy Gunawan menyatakan, dengan alasan kemanusiaan,  pihaknya masih memberikan toleransi kepada para PKL untuk bisa berjualan di kawasan yang masuk zona merah tersebut selama bulan Ramadhan, dengan catatan tidak menghalangi jalan dan trotoar. Demikian, Bupati Garut Rudy Gunawan, seusai memimpin langsung penertiban PKL di kawasan pusat Kota Garut,  Kamis pagi,  (9/6/16).

Terlibat dalam penertiban tersebut, selain Satpol PP Kabupaten Garut,  juga dibantu oleh Dinas Perhubungan, Polres Garut, TNI, dan Brimob Polda Jabar. Sejumlah lapak para PKL diangkut petugas. Namun sebagian PKL lainnya tetap diizinkan untuk berjualan.

“Boleh dagang asal jangan menghalangi jalan dan trotoar. Jangan ganggu toko dan menutup jalan. Jualannya harus menempel ke toko dan menghadap ke jalan,” ujar Rudy.

Rudy mengaku masih memberi toleransi bagi para PKL untuk berjualan selama Ramadan di Pengkolan. Syaratnya para PKL tak boleh memakai tenda. Namun setelah Ramadan, para PKL harus kembali berjualan ke Gedung PKL yang telah disediakan pemerintah.

“Kami juga akan beri PKL roda bagi yang mau berjualan di Jalan Pasar Baru. Soalnya di sana Pemkab menggelar bazar Ramadan,” ucapnya.

Permasalahan PKL di Pengkolan, diakui Rudy akan langsung ditanganinya. Bahkan Rudy akan terus memantau perkembangan PKL.

“Masalah PKL langsung ditangani Bupati. Akan tertibkan kalau besok-besok ada lagi yang berjualan,” kata Rudy sambil memantau kawasan Pengkolan.

Selain PKL, Rudy juga akan menertibkan parkir liar di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Menurut Rudy, ia langsung turun ke lapangan karena banyak warga yang mengeluh PKL di kawasan Pengkolan.

“Makanya saya tunggu dan langsung turun tangan. Kalau saya tidak ada nanti tidak ditertibkan,” katanya.

Dalam kesempatan teraebut, Rudy juga menemukan karcis retribusi sebesar Rp 2.000 yang harus dibayar para PKL di Pengkolan. Karcis retribusi itu dikeluarkan oleh Komite Penyelamat Organisasi Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut (LPKLG). Dalam karcis itu tercantum dasar pengambilan retribusi dari AD/ART LPKLG.

“Ini sudah tiga hari ada pungutan. Bayangkan kalau ada 500 pedagang berarti seharinya dapat Rp 1 juta. Uangnya juga tak jelas kemana. Ini akan saya proses secara hukum, ” ujarnya.

Selain akan memproses secara hukum pengambilan retribusi yang bisa disebut ilegal itu,  Rudy juga akan menelusuri adanya isue penjualan lapak bagi PKL sebesar Rp 2 juta sampai Rp 3 juta.

Salah seorang PKL, DS (35),  mengaku akan mengikuti aturan yang ditetapkan Bupati. Menurut DS, ia sudah satu minggu kembali berjualan di Pengkolan. Pasalnya lapak yang dimilikinya di Gedung PKL 2 sepi pembeli.

“Saya ikut ramainya saja. Di sana (Gedung PKL) sepi jadi pindah ke sini (Pengkolan). Lebih bagus di sini jualannya,” ucap DS.

Terkait retribusi yang diambil LPKLG itu biasa dilakukan saat Ramadan. Namun pada tahun lalu besarannya hanya Rp 1.000 per harinya. Menurutnya, retribusi itu telah ia bayar selama dua hari pada awal Ramadan ini.

“Kalau hari-hari biasa tidak ada retribusi. Cuma kalau Ramadan memang ramai jadi suka dipungut retribusi. Saya juga kurang tahu dipakai buat apa uangnya. Pedagang sih ikut saja asal bisa jualan,” ujarnya. (Slamet Timur). ***