Penataan Tempat Wisata Mendesak Dilakukan, Perbaikan Infrastruktur dan Memusnahkan Premanisme Jadi Prioritas

DEWAN, (GE).- DPRD Garut mendesak agar Pemerintah Kabupaten Garut segera membenahi sektor wisata. Saat ini keberpihakan pemerintah terhadap sektor wisata dirasakan sangat kurang. Bahkan sejumlah wisata di kawasan Garut Selatan cenderung terbengkalai.

“Sebenarnya kalau ditata dengan baik PAD Garut akan meningkat dari sektor wisata. Kini tinggal kebijakan pemerintah mau atau tidak membenahi wisata di Garut,” kata Ketua DPRD Garut, Ade Ginanjar, saat ditemui di kantornya, Kamis (4/8/2016).

Ade Ginanjar menekankan agar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut harus melakukan penataan tempat wisata yang ada di Garut. Baik secara fisik berupa perbaikan infrastruktur maupun pelayanan kepada wisatawan.

Ade menjelaskan, pihaknya pun saat ini akan memperhatikan masalah pariwisata dalam pembahasan APBD 2017. Nantinya masalah wisata bisa fokus dalam penataan mulai tahun depan.

“Selama ini memang kurang adanya perhatian dalam penataan infrastruktur yang ada. Contohnya di wilayah selatan banyak yang tak tertata. Jalan masuk ke tempat wisata saja rusak,” ucap Ade.

Ade pun tak memungkiri banyak kawasan wisata di Garut yang masih terdapat pungutan liar. Akibatnya para wisatawan enggan kembali untuk menikmati objek wisata di Garut. Padahal tempat wisata di Garut tak kalah bagusnya dengan daerah wisata lain.

Ade mencontohkan objek wisata Talaga Bodas di Kecamatan Wanaraja. Para wisatawan yang ingin berkunjung ke sana dipaksa harus menggunakan ojeg meski membawa kendaraan pribadi. Bahkan Bupati Garut, Rudy Gunawan menyaksikan secara langsung pemaksaan tersebut.

“Tindakan pungli (pungutan liar) memang terjadi. Saya juga sempat bicara dengan Bupati soal itu. Bupati minta ada kerja sama juga dengan kepolisian. Nanti Polres akan menertibkannya,” ujarnya.

Selain di Talaga Bodas, lanjut Ade, aksi premanisme di kawasan wisata juga sering terjadi di kawasan pantai selatan. Padahal jumlah wisatawan ke selatan terus mengalami kenaikan.

Pengelolaan tempat wisata, tambah Ade, juga masih belum jelas antara pihak desa dan Pemkab Garut. Belum ada aturan yang jelas soal pembagian pendapatan. Hasilnya PAD dari wisata tak sebanding dengan jumlah wisatawan yang berkunjung.

“Makanya perlu ada penataan. Kami juga akan fokus untuk pengembangan wisata. Nanti kan ujungnya akan menggenjot pendapatan,” katanya.

Saat ditanya pengelolaan oleh pihak swasta, Ade menuturkan bisa saja dilakukan. Namun jika masih bisa dibiayai oleh pemerintah, lebih baik dikelola sendiri. Pasalnya akan menjadi pemasukan bagi pemerintah.

Terkait pengembangan pusat wisata Jabar selatan di Rancabuaya oleh pihak Pemprov Jabar, Ade mengaku masih belum mendengar kabar kepastiannya. Menurutnya, Pemprov tentu akan membantu asal Pemkab Garut juga serius dalam melakukan penataan.

“Dari provinsi itu hanya sebagai sektor penunjang saja. Jadi tetap harus ada keseriusan dari Pemkab untuk menatanya. Kalau serius Pemprov juga tak segan beri bantuan,” ucapnya. Farhan SN***