Pemprov Jabar Gelentorkan 6,5 Miliar untuk Pemulihan Pascabencana Banjir di Garut

KOTA,(GE).- Untuk penangguakan bencana di wilayah Jawa Barat, Pemprov Jabar dikabarkan menambah anggaran sebesar Rp 20 miliar. Dengan penambahan ini, total anggaran yang disediakan untuk penanggulangan bencana tahun 2016 ini naik menjadi Rp 95 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp75 miliar.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, dari total dana tersebut, Rp 6,5 miliar di antaranya telah digelontorkan ke Kabupaten Garut. Sebagian dari penggunaannya diperuntukan untuk pemulihan RSUD dr Slamet Garut dan sejumlah infrastruktur lain.

“Peristiwa bencana terjadi di sejumlah wilayah Jabar. Oleh karena itu Pemprov menambah anggaran Rp20 miliar untuk penanggulangan bencana di 2016 ini,” tutur Aher kepada wartawan, saat kunjungan kerjanya di Garut, Selasa (11/10/2016).


Diungkapkannya, terkait penanggulangan bencana banjir bandang di Garut, Pemprov Jabar telah membentuk satuan pelayanan satu atap daerah aliran Sungai Cimanuk-Cisanggiri. Tim yang terdiri dari unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Perum Perhutani, ini akan bertugas memulihkan kondisi lahan di kawasan hulu Sungai Cimanuk.

Luapan air banjir bandang itu, kata Aher, merupakan dampak dari perambahan lahan di hulu sungai. Salah satunya perambahan lahan perkebunan teh Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan (PDAP), seluas 2.000 hektare.

“PT Agro akan diselesaikan kepemilikannya karena hari ini dirambah masyarakat. Caranya diambil lagi dari masyarakat. Harusnya (penindakan) pakai polisi dan tentara. Makanya perlu satuan tim bareng-bareng. Peruntukannya tergantung kehendak kita, bisa perkebunan atau dihutankan kembali,” ujarnya.

Diharapkannya, pemulihan Cimanuk yang dilakukan pemerintah dapat diikuti oleh masyarakat. Tujuannya agar program penghijauan yang dilakukan berjalan dengan baik.

“Minimalnya pohon yang telah ditanam tidak dicabut atau dirusak kembali oleh masyarakat,” tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Jabar Sri Mujitono, menyatakan lahan PDAP yang berubah fungsi ini berada di Kecamatan Cikajang dan Banjarwangi.

“Lahan yang berubah fungsi tersebut merupakan tanah yang hak guna usahanya (HGU) habis di tahun 2012. Luas lahannya hampir mencapai 2.000 hektare (ha),” kata Sri.

Sejak HGU perusahaan perkebunan itu habis, tambah Sri, lahan dikuasai oleh masyarakat dengan ditanami sayuran.

“Bencana banjir bandang yang menerjang Kabupaten Garut beberapa waktu lalu salah satunya disebabkan oleh perubahan alih fungsi lahan. Wilayah lindung hubungannya dengan hutan. Mestinya ditanami tanaman keras, ini malah tanaman semusim,” ujarnya.

Meski HGU perusahaan perkebunan Provinsi Jabar ini habis, ia menegaskan hak prioritas atas tanah masih berada di tangan perkebunan PDAP. Pasalnya lahan milik negara tersebut merupakan aset Pemprov Jabar. (Tim GE)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI