Pemkab Tak Berdaya Kendalikan “Si Melon,” Warga Makin Kesal

KOTA, (GE).- Sejak dua pekan terakhir selain langka, harga gas elpiji 3 Kg (Si Melon) di Kabupaten Garut semakin tak terkendali. Kondisi ini tentu membuat masyarakat makin kesal. Sejumlah warga menilai tingginya harga gas bersubsidi ini seolah menandakan ketidakmampuan pemerintah dan pihak terkait.

Berdasarkan pengakuan sejumlah masyarakat pengguna gas 3 Kg di beberapa wilayah di Kabupaten Garut, harga bahan bakar bersubsidi ini sudah di luar batas harga normal. Harga gas yang tak terkendali ini tentunya sangat memberatkan warga. Bagaimana tidak, dari pantauan di lapangan harga terpantau mulai dari Rp 23.000, Rp 25.000, Rp 28.000 per tabungnya. Bahkan, di salah satu kawasan Bayongyong, harga gas yang biasanya dibanderol Rp 20.000 an melonjak hingga Rp 33.000 per tabungnya.

Selain harganya yang mahal, warga juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan “Si Melon” ini. Bebeberapa agen dan pedagang mengaku stok barang minim dan distributor mengurangi pendistribusiannya ke agen agen.

“ Kalau gak salah, dalam teori ekonomi, nilai suatu barang akan cenderung naik apabila: 1. permintaan lebih besar dari pada persediaan/ stok barang. Terus maksud dari ungkapan “persediaan stok aman” tapi harga naik, bagaimana itu? Pusing jadinya… Pemerintah sepertinya hanya menonton saja. Gak punya solusi untuk mengatasi kesulitan masyarakat ini!” Tutur Agus, salah seorang warga di kawasan Bayongbong dengan nada kesal.

Ditengah tingginya harga kebutuhan pokok masyarakat ini, tampaknya pengusaha dan Pemkab Garut seolah saling tuding. Mereka beralasan, selepas dari pangkalan harga gas diluar tanggung jawabnya.

Sementara itu, Sobur yang merupakan Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswanan Migas) Kabupaten Garut, mengatakan, terjadinya gejolak harga gas 3 Kg ini merupoakan di pengecer yang sulit dikendalikan.

“Sebetulnya yang sekarang jadi dilema itu di pengecer. Soalnya kami (Hiswana Migas/ red) dengan Pertamina itu hanya bisa menindak di pangkalan. Ya kalau sudah di luar pangkalan itu yang agak susah sebetulnya itu kebijakannya ada di Pemda (Pemerintah Daerah),” kilahnya.

Sementara, Pemkab Garut melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) juga menyampaikan sikap yang tak jauh beda. Diakuinya, Pemkab Garut tak mampu mengawasi jual beli gas 3 Kg hingga sampai di tangan masyarakat.

“Kelihatannya yang bermasalah dari pangkalan ke warung. Kalau sampai di pangkalan itu aman, hanya setelah dari pangkalan ke lapangan kan kita susah memonitornya. Kita hanya bisa memonitor.” Tutur Wawan Nurdin, yang merupakan Kadisperindag Kabupaten Garut, Sabtu (4/6/2016).

Dikatakannya, jika ada laporan resmi dari masyarakat terkait lonjakan harga gas ini, pihaknya akan memanggil masing-masing pangkalan agen. “Kalau ada laporan resmi terkait hal ini, kita akan panggil pihak pihak terkait dan di BAP. Setelah disimpulkan kita panggil Hiswana Migas,” tukasnya. (Idrus Andriawan)***