Pemkab Garut dan KPU Mulai Lakukan Pendataan Penduduk untuk Kepentingan Pilkada/Pilgub 2018

DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut melakukan rapat koordinasi untuk melakukan pendataan penduduk bagi kepentingan daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada/Pilgub tahun 2018, Jumat (6/4/17) di Kantor KPU. ***

GARUT, (GE).- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut, juga pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, akan digelar serentak pada Juni 2018 nanti. Namun, sejak jauh-jauh hari, Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, mulai mendata jumlah penduduk untuk kebutuhan daftar pemilih sementara (DPS).

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, Asep Sulaeman Faraouk, mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU untuk pendataan penduduk yang akan dipakai dalam pilkada nanti.

“Kita juga membahas mengenai perkembangan penduduk,” kata Asep Faraouk kepada wartawan di Garut, Jumat (6/4/17).
Asep menuturkan,  pihak Pemkab bersama KPU sudah melakukan tahapan persiapan.
Target pendataan untuk jumlah DPS Pilkada di Garut, kata Asep, selesai pada Desember 2017. Selanjutnya KPU akan mengesahkan data tersebut menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Bupati/Wakil Bupati Garut dan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat.
“Ditargetkan pendataan untuk DPS selesai akhir tahun ini, karena nanti dari DPS ini oleh KPU akan disahkan menjadi DPT,” katanya.
Menurut Asep Faraouk, pendataan penduduk perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah warga berusia di atas 17 tahun yang memiliki hak suara pada pilkada serentak 2018. Selain itu, untuk mengetahui perkembangan jumlah warga Garut yang diperkirakan pindah rumah, meninggal dunia, atau sudah memasuki usia 17 tahun.
“Kita juga akan membentuk satuan tugas guna mempersiapkan data penduduk secara akurat,” katanya.
Sementara itu, salah seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Reza Alwan Sovnidar, menjelaskan, sebelum KPU menetapkan DPS kemudian disyahkan menjadi DPT, diperlukan kerja sama dan koordinasi antara KPU dengan Disdukcapil saat menyusun DP 4 (Data Penduduk Potensial Pemilu).


Lebih jauh Resa menjelaskan, dalam koordinasi tersebut dibahas juga kendala-kendala yang dihadapi. Seperti imbas dari kebijakan tingkat nasional mengenai blanko E KTP yang hingga saat belum ada. Juga alat rekam E KTP seperti alat perekam sidik jari maupun tanda tangan elektronik (signature pad) yang rusak.

“Itu tidak serta merta bisa diganti, karena harus konsultasin ke Kemendagri,” katanya.
Karena itu, untuk mempermudah koordinasi dan pembagian kerja, KPU akan membentuk kelompok kerja bersama antara KPU dengan Disdukcapil.

“Juga akan muncul rencana aksi bersama untuk mengantisipasi masalah-masalah yang muncul,” katanya.
Menurut penilaian Reza, keterbatasan SDM di Disdukcapil juga menjadi salah satu kendala sehingga diperlukannya satuan tugas bersama. Kendala lainnya, lanjut Resa, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat  dalam pembuatan E KTP. Letak geografis, tak kalah jadi hambatan.
“Karena itu, masyarakat harus bergerak, dan kita harus jemput bola. Baik dari tim KPU maupun Disdukcapil, guna melakukan pemutakhiran data pemilih,” katanya. (Farhan SN/GE)***

Editor : SMS

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI