Pemilik Rumah di Atas Lahan PT KAI Mengaku Pasrah Jika Ditertibkan

GARUT, (GE).- Sebanyak 1500 rumah di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), rencananya akan ditertibkan akhir tahun 2018. Meski rumahnya akan terkena imbas aktivasi jalur kereta api Cibatu-Garut, warga mengaku pasrah.

“Saya pasrah saja. Karena memang tanah ini bukan milik saya,” kata warga yang rumahnya persis di samping stasion Garut, Cicih (55).

Cicih mengaku sudah mendiami rumahnya sejak 36 tahun yang lalu. Dulu ia menempati lahan bekas kantin stasion.

Sejumlah rumah yang akan ditertibkan PT KAI karena menempati lahan yang akan digunakan untuk aktivasi jalur kereta api Cibatu -Garut.

“Dulu saya suka ikut jualan sama ibu saya. Setelah jalur ini ditutup saya tetap tinggal di lahan bekas kantin stasion,” kata Cicih, saat ditemui di lokasi stasion Garut, Kamis (20/9/18).

Cicih mengaku, saat ini ia tinggal bersama suami dan empat orang anaknya. Meski belum tau akan di mana tinggal namun ia tak akan melakukan protes.

“Asalkan semua warga yang menempati lahan PT KAI ditertibkan saya tak akan protes. Tapi kalau penertiban hanya sebagian saja tentu saya akan protes,” ujarnya.

Saat disinggung terkait tuntutan uang konvensasi, Cicih mengaku sangat berterimakasih kalau PT KAI menyediakan uang kerohiman. Walau nominalnya kecil tapi menurutnya akan sangat membantu minimal untuk ngontrak selama beberapa bulan.

“Saya dengar ada uang kerohiman Rp 250 ribu per meter. Walaupun nominalnya kecil tapi lumayan buat ngontrak beberapa bulan,” aku Cicih yang saat ini tercatat sebagai warga stasion, RT/RW 04/07 Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, Jawa Barat.

Warga lainnya, Mursito (45), mengaku belum menerima pemberitahuan terkait rencana penertiban rumah di atas lahan PT KAI. Namun jika memang rumah yang dihuninya ditertibkan ia akan mentaatinya.

Mursito mengaku, ia sudah menduduki lahan PT KAI sejak tahun 1991. Ia pun telah mendirikan bangunan permanen di atas lahan milik PT KAI.

“Kurang lebih saya membangun rumah ini Rp 100 juta. Tapi nominal itu kan dulu, kalau harga material sekarang tentu lebih mahal lagi,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Daop II Bandung, Saridal, mengatakan akan memberikan uang kerohiman kepada warga yang rumahnya tergusur sebesar RP 250 ribu per meter. Meski nominalnya tidak besar, tapi uang itu merupakan bentuk “kadeudeuh” dari PT KAI kepada warga.

“Jangan dilihat nominalnya tapi bentuk perhatian dari kami itu ada. Meski kalau secara aturan bisa saja ditertibkan tanpa mengeluarkan uang kerohiman,” kata dia.

Untuk mengaktifkan jalur Cibatu-Garut, PT KAI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 400 miliar. Anggaran itu nantinya akan digunakan untuk mengganti rel baru, stasion, halte dan penertiban.

Ia memastikan awal tahun 2019, jalur Cibatu Garut sudah bisa digunakan. Sementara, penertiban akan dilakukan di Bulan Desember 2018.

“Sekarang masih proses pendataan dan peninjauan. Nanti penertiban akan dilakukan di akhir tahun ini,” pungkas Saridal. (Farhan SN)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI