Pembentukan Pengawas TPS, Panwaslu Kabupaten Garut Gelar Rakor

GARUT, (GE).- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Rakor tersebut digelar di Hotel Banyu Alam, Jalan Raya Cipanas No. 102, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Selasa (22/05/2018).

Panwaslu Kabupaten Garut melalui Panwaslu Kecamatan melakukan rekrutmen untuk Pengawas TPS. Tercatat sebanyak 4.719 TPS tersebar di 442 Kelurahan/Desa yang ada di Kabupaten Garut. Hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 132 ayat (4) bahwa Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.

Ketua merangkap Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Panwaslu Kabupaten Garut, Asep Burhanuddin, S.Ag.,MM.,MH., mengungkapkan, menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 280/Bawaslu-JB/KP.01.00/2018 tanggal 19 Mei 2018 tentang Pembentukan Pengawas TPS. Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.


“Pengumuman pendaftaran rekrutmen pengawas TPS Kelurahan/Desa telah dilakukan sejak 21-25 Mei 2018, di seluruh ruang informasi publik Kelurahan/Desa. Sedangkan pendaftaran dan penerimaan berkas dilaksanakan sejak 21 hingga 27 Mei 2018. Masyarakat yang berminat diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan melengkapi berkas pendaftaran selama satu hari, yakni 28 Mei 2018,” ungkapnya.

Baca juga: Kampanye Pilkada Garut 2018, Panwaskab Mulai Temukan Bukti Pelanggaran “Money Politic”

Tentu saja dalam pelaksanaannya, pihaknya berharap ada partisipasi aktif masyarakat dalam proses seleksi ini, dengan memberikan masukan dan tanggapan masyarakat sejak 21-30 Mei 2018.

“Mereka yang dianggap lulus penelitian adminitrasi dan akan langsung mengikuti wawancara 2 Juni 2018. Kemudian pengumuman hasil tes wawancara anggota Pengawas TPS dilakukan pada 2 Juli dan mereka akan dilantik pada 3 Juni 2018,” katanya.

Adapun syarat menjadi anggota Pengawas TPS untuk usia minimal 25 tahun, pendidikan paling rendah SMA atau sederajat. Berdomisili di wilayah Kelurahan/Desa bersangkutan yang dibuktikan e-KTP, mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik.

Selain itu, Asep mengatakan, mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan atau BUMN atau BUMD pada saat mendaftar sebagai calon dan tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.

“Pada saat wawancara sejumlah variabel yang akan dinilai diantaranya penguasaan materi dan strategi pengawasan pemilu, integritas diri, kemampuan kepemimpinan, kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi hingga klarifikasi tanggapan masyarakat apabila memang ada,”terangnya.

Asep menjelaskan, masyarakat yang berminat untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilu bisa langsung mendaftar di sekretariat panwaslu kecamatan masing-masing. Pasalnya, jadwal pelaksanaan telah ditetapkan secara serentak. (Hendra YG)***

Editor: kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI