Pembayaran Proyek Ditangguhkan, Suplayer Material Mulai “Ngeleuweuh”

PEMKAB, (GE).- Ditundanya dana alokasi umum (DAU) terhadap pembayaran sejumlah proyek mulai dirasakan para pengusaha. Beberapa proyek yang telah dikerjakan hingga kini belum jelas pembayarannya.

Salah seorang suplayer material, Tri Rahayu, mengancam akan mengambil kembali barang yang telah digunakan untuk proyek pembangunan di kabupaten Garut. Alasannya karena banyak pengusaha jasa kontruksi yang berhutang.

“Kalau begini terus kami akan bongkar bahan yang sudah digunakan. Apakah itu di proyek kirmir atau gedung,” ujar Tri, Kamis (8/9/2016).

Tri mengaku langkah itu sebagai bentuk kekesalan terhadap rekanan pemerintah daerah Garut. Alasannya karena pengusaha jasa kontruksi melebihi tenggat waktu pembayaran dari yang dijanjikan. Bahkan ada pengusaha yang saat ini menunggak hingga lebih dari dua bulan.

Para pengusaha itu lanjut Tri, hanya beralasan keterlambatan pembayaran itu karena ada penangguhan dana dari Pemkab Garut. Tri menyebut hal itu sangat merugikan pihaknya.

“Masa jadi rekanan yang dikorbankan. Padahal kami bekerja sama dengan Pemda. Kami juga ikut membantu pembangunan,” ucapnya.

Tri mengaku, akibat ulah pengusaha jasa kontruksi ini, dirinya mengalami kerugian yang cukup besar. Salah satu di antaranya masuk dalam daftar hitam di dunia perbankan karena tidak bisa membayar kewajiban angsuran kredit.

“Bagaimana mau bayar angsuran, uang sama modalnya juga diluar semua. Modal saya sudah habis,” ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Garut, Ade Ginanjar, menuturkan pihaknya telah melakukan rapat evaluasi terkait penundaan DAU. Diakui Ade terdapat beberapa kelemahan dalam penyerapan anggaran.

“Saya sudah tugaskan Komisi C untuk evaluasi soal serapan di dinas-dinas sampai bulan September ini. Kami yakin dana yang ditunda ini akan diluncurkan kembali tahun depan,” ucap Ade.

Ade menambahkan pihaknya tak khawatir pemerintah pusat akan mengurangi DAU Garut pada tahun depan. Menurut Ade, meski ada penundaan semua kewajiban Pemkab bisa terpenuhi.

“Prinsipnya kepentingan belanja pegawai semua terpenuhi. Program RPJMD bupati akan berjalan,” katanya. (Farhan SN)***