Pekerjaan Amburadul, 13 Pemborong Kembalikan Kerugian Negara

PEMKAB, (GE). –  Heboh temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)  tentang adanya kerugian negara dalam pelaksanaan APBD Garut Tahu Anggaran 2015, kini mulai terkuak. Sebanyak 13 kontraktor yang mengerjakan 13 proyek jalan di Kabupaten Garut pada tahun anggaran tersebut diminta untuk mengembalikan kelebihan anggaran yang dianggap sebagai kerugian negara senilai Rp 3,028 miliar. Pengembalian itu berdasarkan rekapitulasi penghitungan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari temuan BPK itu, untuk audit belanja yang harus dikembalikan ke kas negara sebesar Rp 821 juta. Sedangkam temuan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebesar Rp 2,2 m.

Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Garut, Eded Komara Nugraha, mengatakan ke 13 perusahaan itu telah mengembalikan kelebihan anggaran sebelum jatuh tempo. Jika dibiarkan, bisa jadi mempengaruhi predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diraih Pemkab Garut.

“Kelebihannya itu setelah dicek ke lapangan ada yang karena kekurangan bahan ada juga yang selisih volume ketebalannya tidak sesuai. Jadi kelebihannya itu harus dikembalikan,” ujar Eded di Kantor Dinas Bina Marga Garut, Jalan Samarang, Jumat (19/8).

Menurut Eded, pengerjaan jalan yang paling besar harus dikembalikan senilai Rp 1,7 miliar. Yakni pengerjaan Jalan Talegong-Selaawi. Semua perusahaan tersebut, diakui Eded telah patuh untuk mengembalikan kelebihan anggaran.

Eded menjelaskan, sejumlah pengerjaan jalan memang kurang diawasi oleh konsultan. Pihaknya pun mengaku kekurangan sumber daya manusia untuk mengawasi sejumlah proyek.

“Proyek di Bina Marga itu dalam satu tahun ada sekitar 400. Sedangkan pengawas internal kami hanya 30. Jadi satu pengawas bisa sampai 10 proyek mengawasinya,” ucap Eded.

Sementara konsultan dari pihak luar, tambah Eded, juga berdasarkan hasil penunjukkan. Meski telah ada konsultan, pengawas internal pun masih memiliki tugas untuk memonitor para konsultan.

“Kami akui memang pengawasan pengerjaan proyek lemah. Meski begitu, proyek perbaikan infrastruktur itu tetap berjalan baik. Hanya beberapa yang kualitasnya belum sesuai,” katanya.

Dari 13 proyek pengerjaan jalan yang dinilai tidak sesuai itu, Eded menjamin semuanya akan kembali diperbaiki. Apalagi hingga saat ini, masih dalam masa pemeliharaan pihak pemborong.

Meski belum sampai pada sangsi blacklist, Eded mengaku ke 13 kontraktor tersebut diberikan catatan khusus, agar ke depan jika diberikan pekerjaan lagi tidak terjadi hal serupa.

“Itu akan jadi bahan evaluasi  kami terutama untuk penunjukan konsultan. Untuk sampai blacklist perusahaan, saya kira belum, karena mereka bersedia mengembalikan sebelum jatuh tempo, artinya masih ada itikad baik dari mereka. Paling baru berupa catatan saja agar bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan  (LHP)  BPK-RI, di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2015 terdapat temuan kerugian negara sekitar Rp. 3 milyar lebih. Sebagian besar temuan tersebut merupakan pekerjaan infrastruktur jalan. Ke-13 paket proyek jalan tersebut tersebar di sejumlah wilayah Garut, namun sebagian besar terdapat di wilayah Garut selatan.

Berdasarkan keterangan dari Dinas PU. Binamarga, sebagian besar merupakan rekanan dari luar Garut. “Memang yang kena temuan ini sebagian besar rekanan dari luar Garut. Tapi karena ini sudah melalui proses hasil lelang, kami tidak bisa berbuat banyak,” pungkas Eded. (Slamet Timur)***