Pastikan Legalitas Honorer, Hari Ini Bupati Garut Bersama Komisi D dan A Kunjungi Kemendikbud

Para guru honorer saat melakukan aksi unjuk rasa di kompleks Pemkab Garut, Selasa (18/9/2018) lalu. / foto: kang Cep/GE.***

GARUT,(GE).- Menindaklanjuti tuntutan ribuan guru honorer di Kabupaten Garut, hari ini, Selasa (25/09/2019) Bupati Garut, Rudy Gunawan  bersama Ketua Komisi D, Komisi A dan Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) dijadwalkan berangkat ke Jakarta untuk menemui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud).

 Kepergian rombongan Bupati tersebut tak lain untuk urun rembuk bersama pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendiknas terkait kebasahan legaitas Surat Keptusan (SK) atau Surat Penugasan (SP) untuk ribuan guru honorer yang ada di Kabupaten Garut.

Demikian diungkapkan, Ketua Komisi D DPRD Kabuaten Garut, Asep D Maman, saat dijumpai garut-express.com di kediamannya, Senin (24/09/2018) malam.


“Ya,  besok pagi  (hari ini, Selasa 25/09/208) Pak Bupati bersama Komisi D, A dan Plt. Kadisdik akan pergi ke Jakarta menemui Pemerintah pusat ( Kemendibud). Kita akan meminta penjelasan kepada Kemendikbud terkait legal formal SK atau SP untuk guru honorer.  Apakah cukup ditandangani Kadisdik atau harus oleh Bupati, ”  ujar Asep D Maman, Senin (24/09/2018) malam.

Sebelumnya, Bupati Garut, Rudy Gunawan sendiri telah menjanjikan kepada para guru honorer bahwa SK atau Surat Penugasan itu akan diberikan sebelum 1 Oktober 2018. Jadi SK Surat Penugasan ini sangat mendesak untuk dipastikan. Jika tidak, dikhawatirkan ribuan honorer di Garut akan kembali melakukan aksi unjuk rasa.

“Jadi kepastian (SK Penugasan honorer) ini sangat mendesak,  terlebih kan Bupati sendiri telah menjanjikan SK ini akan diberikan kepada para guru honorer sebelum 1 Oktober 2018,” tandasnya. (ER)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI