Pansus Pasar Limbangan Segera Terbentuk, Komisi B Sudah Sepakat

GEDUNG DPRD, (GE).- Tak selesai di Istana Kepresidenan, konflik Pasar Limbangan kini kembali dibawa ke DPRD Garut. Puluhan pedagang perwakilan Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan (P3L), Selasa pagi (24/5) mendatangi DPRD Garut. Mereka diterima Komisi B DPRD Garut.

Mereka meminta dukungan DPRD, pasca musibah kebakaran yang menghabiskan seluruh kios para pedagang, sehingga harus memulai kembali dari nol. Baik untuk membangun kembali kios maupun dalam aspek permodalan.

Menurut Ketua P3L, Basar Suryana, para pedagang meminta agar DPRD turun tangan untuk penyelesaian  masalah Pasar Limbangan, salah satunya dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk pendalaman permasalahan yang sudah lama terjadi, hingga berlarut larut seperti sekarang ini.

“Kami meminta Dewan untuk membuat Pansus, untuk mencari penyelesaian masalah ini. Termasuk kami meminta agar Pemkab  Garut mencabut kontrak kerja sama dengan PT.Elva Primandiri, yang pernah dikatakan sendiri oleh Pak Bupati kepada kami bahwa perusahaan tersebut sudah berbuat nakal,” kata Basar, usai dengar pendapat dengan Komisi B, Selasa siang.

Dalam pertemuan tersebut juga terungkap, sikap P3L yang sebelumnya menolak dipindahkan ke gedung baru Pasar Limbangan, mulai melunak. Mereka bersedia masuk bangunan baru jika ada uji kelayakan gedung dan kejelasan subsidi harga kios.

“Kalau memang hasil uji kelayakan, gedung itu dinyatakan aman selama 25 tahun dan jelas subsidinya, kami akan masuk,” kata Basar.

Sebelum masuk gedung baru, dia mensyaratkan pembicaraan kembali terkait dengan kesepakatan harga dan zonasi. Pemkab Garut pun harus mengakomodasi semua pedagang lama.

Mengenai kunjungan Ombudsman, Basar mengungkapkan, informasi yang diperoleh bahwa Ombudsman sudah membuat perjanjian dengan Polda Jabar untuk menindaklanjuti penyebab kebakaran. “Hingga sekarang, kami belum dapat info lanjutan dari Ombudsman,” katanya.

Selain dugaan sabotase pasar, kata Basar, Ombudsman pun menyatakan adanya temuan maladministrasi dalam masalah gedung baru Pasar Limbangan. Salah satunya harga kios yang mahal dan ditentukan sepihak oleh pihak pengembang.

Di samping itu, Basar menyatakan kondisi pedagang sangat memprihatinkan. Mereka belum bisa berdagang karena terkendala modal dan lokasi. Namun demikian, menurutnya,
kini para pedagang akan kembali berjualan di lokasi bekas kebakaran kemarin. “Kami akan menempati lokasi kebakaran, di lapang Pasopati, tapi memanfaatkan lahan di luar police line (garis polisi), dan kami sudah mendapatkan ijin dari Resa,” ucapnya.

Sayangnya, kata Basar, tak seluruh pedagang dapat tertampung di lahan sempit tersebut. Oleh karena itu, ada pedagang yang berjualan di lokasi kebakaran dan ada yang pindah di pinggir bangunan baru Pasar Limbangan.

“Kami sedang memetakan agar sebanyak mungkin. Sejauh ini dari 1001 pedagang baru sekitar 500 lebih, mungkin yang lain masih akan tetus menyusul,” ucapnya.

Jika dimungkinkan, Basar meminta Pemkab dan DPRD Kabupaten Garut memberikan bantuan untuk membangun lapak sementara dan permodalan. “Kalau tidak ada, terpaksa kami membangun secara swadaya,” ucapnya.

Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Garut Deden Sofyan mengatakan, pihaknya telah menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Banyak permohonan yang disampaikan oleh P3L dan harus diselesaikan. Termasuk merekomendasikan kepada Pimpinan Dewan, untuk dibentuk Pansus, melalui Nota Komisi. “Menurut saya memang penting dibentuk Pansus, karena kewenangan Pansus lebih luas daripada komisi. Dan  adanya Pansus bukan untuk saling menyudutkan, tapi agar semuanya menjadi terang benderang,” imbuh Deden

Deden menegaskan, dewan akan konsisten mendorong penyelesaian masalah Limbangan. Dia pun mengaku kecewa dengan sering buntunya pertemuan kedua pihak, termasuk pertemuan yang difasilitasi Kantor Staf Kepresidenan.

“Dewan kecewa dengan deadlock kedua pihak. Diharapkan ada solusi ke depannya,” ujarnya. (Slamet Timur).***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN