PAD Garut di Bawah 10 % dari Nilai Total APBD. Butuh Kreatifitas Pemerintah dalam Mencari Sumber-Sumber Keuangan

SEKDA Garut, Iman Alirahman, SH, M.Si, memberikan materi pada acara “Sosialisasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017” di Aula Hotel Bintang Redante, Jalan Raya Samarang, Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat, Rabu (15/3/17). (Jay/GE)***

GARUT, (GE).- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut, Jawa Barat, masih sangat rendah, di bawa 10 % (sekira Rp 450 miliar) dari total Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai Rp 3,7 triliun. Salah satu penyebabnya, kata Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman, SH, M.Si, karena potensi pajak dan retribusi  belum digarap secara optimal.

Sejak diberlakukan sistem otonomi daerah, kata Iman, pemerintah daerah diberi hak dan kewenangan untuk mengurus dan menyelenggarakan sendiri pemerintahannya. Karena itu, pemerintah daerah dituntut kreatif dalam mencari sumber-sumber keuangan untuk menunjang keuangan dan pembangunan daerahnya. Termasuk dalam pengelolaan PAD berupa pajak dan retribusi.

Iman menjelaskan, hasil penerimaan pajak dan retribusi saat ini belum memadai dan memiliki peranan relatif kecil terhadap APBD Kabupaten Garut. Padahal, PAD diharapkan mampu menopang anggaran APBD yang sempat mengalami kendala akibat adanya penundaan sebagian dana APBD oleh pemerintah pusat.


Diungkapkannya, dana transfer dari pemerintah pusat hampir 72 persen diarahkan untuk kebutuhan pembangunan sektor infrastruktur. Ini menyebabkan hal-hal yang menyangkut kebutuhan rutin Pemkab Garut harus didanai dari PAD. Dengan begitu, tambahnya, ada keseimbangan antara dana PAD terhadap total pendapatan APBD.

“Upaya peningkatan PAD Garut dari berbagai sektor secara maksimal akan dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan alokasi anggaran sehingga dapat mengimbangi terhadap keseluruhan APBD,” kata Iman, saat memberikan pengarahan kepada sebanyak 70 peserta “Sosialsiasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017”, di Hotel Bintang Redante, Jalan Raya Samarang, Garut, Rabu (15/3/17).

Karena itu, Iman menekankan kepada para pengelola pajak di kecamatan dan SKPD pemungut retribusi daerah untuk meningkatkan pemahaman sekaligus kinerja petugas dalam pemungutan retribusi daerah.

“Saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh pihak terkait untuk kembali melakukan kontemplasi agar dalam menjalankan tugasnya tidak serampangan. Namun senantiasa mengacu kepada aturan yang berlaku, bukan berdasarkan selera,” ujarnya.

Menurut Iman, pengetahuan mengenai pajak dan retribusi daerah, perhitungan tarif dan sistem, prosedur pemungutan, potensi optimalisasi, dan juga titik kritis dalam sistem dan prosedur pemungutan pajak diperlukan untuk dapat membantu melihat peluang tersebut. Demikian pula teknik-tenik optimalisasi sebaiknya dikuasai untuk mendukung pencapaian program.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Garut, Basuki Eko, menambahkan,  kegiatan ini dimaksudkan agar para petugas pelaksana pemungutan pajak dan retribusi memahami serta dapat mengimplemantasikan proses pencapaian PAD. (Farhan SN/GE)***

Editor : SMS

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI