Pabrik Rambut Palsu di Kadungora Diprotes Warga. Selain tak Mengantongi Izin, Menggaji Pegawai pun di Bawah UMK

GARUT, (GE).- Puluhan warga dan gabungan organisasi masyarakat (ormas) se-Kecamatan Kadungora mendatangi Gedung DPRD Garut, Jawa Barat, Senin (20/3/17). Kedatangan Mereka ke gedung dewan ini terkait keberadaan pabrik rambut palsu (wig) yang berlokasi di kawasan Kecamatan Kadungora. Mereka mensinyalir, pabrik ini belum mengantongi izin. Bahkan, pabrik milik warga Korea itu, membayar gaji pegawai pun di bawah upah minimum kabupaten (UMK).

Koordinator aksi, Entang Suhendi, mengatakan, pabrik rambut palsu tersebut sudah berjalan lebih dari setahun. Sementara jumlah tenaga kerjanya  mencapai 1.000 orang.

“Kami mensinyalir sampai saat ini pabrik itu belum melengkapi izin operasional. Bahkan pembayaran gajinya pun di bawah upah minimum kabupaten,” kata Entang usai audensi.


Karena itu, mereka mendesak DPRD Garut dan instansi terkait segera menyelesaikan kasus ini.

“Kami ingin izin pabrik itu lengkap dan legalitasnya resmi. Bukan berarti izin lengkap tapi legalitasnya tidak resmi atau ditempuh dengan cara-cara yang tidak benar,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang anggota Komisi A DPRD Garut, Deden Sopian, mengatakan, pihaknya mendorong kepada instansi terkait agar turun langsung ke lapangan. Apakah laporan dan keluhan masyarakat tersebut benar atau tidak.

Deden menjelaskan, pabrik itu disinyalir perizinannya yang kurang maksimal dalam sosialisasi. Selajutnya perusahaan juga melaksanakan kegiatan tidak sesuai aturan, termasuk sistem penggajian di bawah UMK.

“Mereka para pegawai hanya dikasih upah Rp 700 ribu hingga Rp 800 ribu per bulan. Padahal sebagaimana diketahui UMK Kabupaten Garut mencapai Rp 1,5 juta,” kata Deden.

Ditemui terpisah, Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, Ratmo, SH, MH, menjelaskan, di Kabupaten Garut banyak informasi tentang keluhan tenaga kerja yang sifatnya pengaduan sepihak. Artinya, keluhan ini jika ditindaklanjuti dan diproses ke pengadilan, tidak ada karyawan yang berani melaporkannya. Sedangkan proses hukum itu harus dilengkapi adanya fakta hukum.

“Artinya pelapor yang dirugikan ini tidak mau kalau harus membuat laporannya. Karena mereka takut diberhentikan, sebab mereka juga butuh pekerjaan. Jadi yang selama ini saya perhatikan, meskipun mereka dibayar di bawah UMK, mereka tidak mengadu. Beraninya mereka itu hanya mengungkapkan lewat orang lain,” kata Ratmo di ruang kerjanya, Senin (20/3/17).

Terkait keluhan dari warga Kecamata Kadungora atas keberadaan pabrik  PT Cahaya Terang Abadi ini, Ratmo berjanji dalam waktu dekat segera mengeceknya langsung ke lapangan. (Jay).***

Editor: Kang Cep

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI