Oknum PNS Lakukan Pungli BOP di PAUD, Pemda Garut Segera Turun Tangan

GARUT, (GE).- Terkait adanya pelaporan pungutan liar (Pungli) yang diduga dilakukan oleh oknum terhadap pegawai negeri sipil (PNS), Pemerintah daerah (Pemda) Garut segera turun tangan.

Sebelumnya, dilaporkan adanya pungli-pungli Biaya Operasional Pendidikan (BOP) oleh oknum PNS di salah satu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di kawasan Kecamatan Peundeuy, Kabupaten Garut.

“Ya, Saya sudah menugaskan petugas dari inspektorat untuk segera melakukan investigasi,” ujar Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, Jumat (14/07/2017).


Ditegaskannya, oknum PNS yang melakukan tindakan gegabah di kawasan selatan Garut tersebut sudah sepantasnya ditindak tegas. Terlebih kebutuhan operasional PAUD untuk mengelola PAUD itu tidaklah murah.

“Jika terbukti benar, para pelakunya sangat layak untuk diberikan sanksi tegas,” tandasnya.

Dikatakannya, untuk mengungkap kasus ini, tim Majelis Pertimbangan Penegakan Pelanggaran Disiplin (MP3D) Inspektorat akan turun tangan dengan diketuai langsung oleh Sekretaris daerah (Sekda) Garut.

“Kita berharap, dengan adanya upaya penindakan itu, masyarakat jangan takut untuk melaporkan setiap kecurangan yang dilakukan oknum PNS dalam memberikan pelayanan pendidikan,” tukasnya.

Ateng Wahyudi, yang merupakan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Anshori, yang beralamat di Kampung Tegal Batu, Desa Peundeuy, Kecamatan Peundeuy, Kabupaten Garut diresahkan dengan banyaknya kutipan yang dilakukan oknum PNS dalam penyaluran BOP PAUD/TK.

“Buat kami ini cukup berat, apalagi bantuan BOP PAUD hanya satu tahun sekali, kalau tidak memberikan kami diancam,” ujarnya, beberara hari yang lalu.

Diungkapkannya, untuk tahun ini, dari 34 siswi PAUD ajuan yang diberikan, hanya 26 orang siswa PAUD di lembaganya yang mendapatkan bantuan. Padahal dalam prakteknya, dana yang diterima disunat terlebih dahulu 15 persen.

“Tahun lalu malahan hanya 12 orang. Padahal banyak PAUD fiktif yang mendapatkan bantuan lebih banyak,” ujarnya.

Diharapkannya, kecurangan tersebut segera ditangani serius, apalagi bantuan BOP yang diberikan pemerintah biasanya langsung digunakan untuk membiayai sejumlah operasional sekolah mulai gaji guru, pembelian fasilitas belajar dan penunjang lainnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI