Objek Wisata Darajat Ilegal dan Membahayakan

DPRD, (GE).- Gerakan Anak Sunda (GAS) mendatangi DPRD Garut guna mempertanyakan perizinan objek wisata Darajat. GAS beranggapan semua objek wisata yang ada di Darajat ilegal dan membahayakan lingkungan.

“Saya pastikan semua objek wisata di darajat ilegal. Oleh sebab itu, Pemkab Garut harus segera menghentikan aktivitas wisata di Darajat. Pasalnya akan membahayakan bagi lingkungan,” ujar Haryono, di Ruang Paripurna DPRD Garut, Rabu (31/8/2016).

Mulyono melanjutkan untuk penggunaan air yang digunakan untuk usaha setidaknya harus ada izin dari Gubernur. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Belakangan ini, kata Mulyono, Bupati Garut, Rudy Gunawan, malah mengeluarkan Perbup terkait penataan Darajat. Bupati mengeluarkan Perbup 19 Tahun 2016 yang dikeluarkan 4 Agustus 2016.

“Jika Darajat akan ditertibkan maka Pemkab Garut harus menutup dulu semua aktivitas wisata di Darajat. Jika tidak dilakukan berarti Pemkab Garut telah melakukan korupsi korporasi,” ujarnya.

Saya telah melayangkan laporan ke Polres Garut tembusan ke Polda Jawa Barat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi korporasi yang dilakukan Pemkab Garut. Bahkan menurutnya, belum lama ini, SDAP Garut telah dipanggil Polres Garut untuk dimintai keterangan terkait perizinan Kawasan Wisata Darajat.

Sementara itu, dalam audensi tersebut, pihak SDAP melalui Kabid Sumberdaya Air dan Tanah, Entang Surahman, membenarkan jika kawasan Darajat telah melanggar Undang-undang ayat 2 yang menandaskan pemnggunaan sumberdaya kebutuhan hajat hidup orang banyak seperti air dikuasai negara. Ia mengaku merasa terbantu dengan adanya desakkan GAS untuk menutup kawasan Darajt.

“Sebenarnya kami juga khawatir jika air di darajat terlalu di ekploitasi. Pasalnya kalau air itu terus di bor maka permukaan tanah akan turun. Mungkin saja bencana akan terjadi,” ujarnya di hadapan peserta audensi yang disaksikan para anggota DPRD dari berbagai fraksi.

Saat ini, BBKSDA dan Perhutani telah memutus aliran air ke Darajat. SDAP sebenarnya tidak memiliki kewenangan total dalam urusan ini. Pasalnya kewenangannya ada di BBKSDA dan Perhutani.

“Saya berharap, semua pelaku usaha yang ada di Kawasan Darajat menghentikan untuk sementara aktivitasnya sebelum perizinan dan penataan dilakukan,” pungkasnya. (Farhan SN)***