Normalisasi Situ Bagendit Janggal, Dinas SDAP Garut Tidak Dilibatkan

KEJANGGALAN menyeruak pada pengerjaan proyek normalisasi Situ Bagendit. Pasalnya, dinas yang berkompeten untuk melaksanakan teknis pengerjaan yaitu Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP) Garut tidak dilibatkan di dalamnya.

Ditemui di kantornya, Kabid Konservasi pada Dinas SDAP Garut, M. Iwan S. Wiradisastra, SST, mengatakan Dinas SDAP tidak pernah dilibatkan dalam proyek normalisasi Situ Bagendit. Bahkan sampai saat ini, SDAP tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apa pun terkait proyek normalisasi Situ Bagendit.

Saat ditanya kemungkinan Situ Bagendit akan kekeringan di Tahun 2020, Iwan membantahnya. Ia beranggapan, pernyataan itu tidak berdasarkan kajian ilmiah.

Berdasarkan kajian SDAP Garut, kemungkinan Situ Bagendit akan kekeringan di Tahun 2020 sangat kecil kemungkinannya. Pasalnya, saat ini Situ Bagendit akan terbantu mulai dioperasikannya Bendung Copong. Jadi meski musim kemarau berlangsung, Situ Bagendit akan tetap teraliri air.

Iwan memaparkan, sebenarnya penyusutan air Situ Bagendit pernah terjadi di Tahun 2009. Hal tersebut terjadi karena, kemarau panjang selama sembilan bulan. Namun peristiwa tersebut tak akan terulang lagi karena tertolong oleh Bendung Copong.

Terkait besaran proyek normalisasi Situ Bagendit yang mencapai Rp 15 Miliar, ia mengaku sama sekali tidak mengetahui besaran proyek tersebut. Pasalnya, SDAP tak begitu dilibatkan dalam proyek ini.

Namun berdasarkan kajian SDAP, untuk proyek normalisasi Situ Bagendit yang luas kawasannya mencapai 84 hektar ini dana sebesar itu diyakini tidak akan cukup. Berdasarkan perhitungan kasarnya, untuk normalisasi kawasan Situ Bagendit dibutuhkan dana sebesar Rp 52 miliar.

Disinggung terkait peluncuran studi normalisasi, Iwan mengatakan tetap harus berizin. Pasalnya, lokasi yang digunakan untuk studi merupakan milik publik. Jadi tidak bisa asal melakukan studi.

“Bagaimana dengan Analisa Dampak Lingkungannya (Amdal), tentunya semua itu harus dilakukan. Belum lagi, normalisasi ini akan melibatkan banyak pihak yang tentunya harus ditempuh secara prosedural,” papar Iwan, Senin (9/5/2016). (Useu G Ramdhani/Farhan SN/Slamet Timur)***