Normalisasi Situ Bagendit, Bupati Garut “Mawa Karep Sorangan”

PROYEK normalisasi Situ Bagendit menjadi sorotan banyak kalangan. Pasalnya, proyek yang konon menggunakan uang rakyat sebesar Rp 15 Miliar ini terkesan dipaksakan. Bahkan meski belum ada tender dan perizinan lainnya, peresmian studi normalisasi Situ Bagendit sudah dilakukan Bupati Garut, H. Rudy Gunawan, Kamis (5/5/2016).

Bahkan nama perusahaan yang akan melaksanakan proyek pun sudah terpampang di papan proyek. Nantinya, proyek normalisasi ini akan dikerjakan oleh PT. Banyuresmi Artha.

Berdasarkan pantauan “GE” di lokasi, kapal pengeruk berukuran besar telah disiagakan. Bahkan lahan untuk penyimpanan lumpur dan pasir pun telah disediakan. Sehingga tak ayal, hadirnya kapal besar ini menjadi tontonan warga sekitar.

Ditemui di lokasi peresmian studi normalisasi, Bupati Garut, H. Rudy Gunawan mengatakan, langkah normalisasi Situ Bagendit dinilainya sudah tepat. Pasalnya, akan menyokong kehidupan dan perekonomian warga sekitar.

Rudy memiliki penilaian, jika langkah ini tidak dilakukan maka di Tahun 2020 yang akan datang, Situ Bagendit akan kering kerontang. Ia mencontohkan, pada musim kemarau tahun lalu, ia bisa bermain bola di tengah Situ Bagendit.

“Ini urgen. Normalisasi harus segera dilakukan demi kemaslahatan warga sekitar. Apalagi Situ bagendit menjadi daerah tujuan wisata Garut,” ujarnya.

Menurutnya, normalisasi tersebut sudah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah PP nomor 27 tahun 2014 tentang barang milik pengelolaan daerah. Menurutnya, Bupati sebagai penanggung jawab umum keuangan daerah untuk efisiensi dan pemanfaatan boleh melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan secara transfaran.

Saat ini, kata Rudy, Pemkab Garut memberikan kesepatan kepada PT. Banyuresmi Artha sebagai pelaksana proyek. Hal itu, didasarkan pada kesiapan yang telah matang dilakukan PT. Banyuresmi Artha.

Rudy menuturkan, selama dua pekan pengusaha akan melakukan uji coba. Jika dalam uji coba tidak ditemukan pasir tentunya pengusaha yang bersangkutan akan merugi. Namun jika ada pasirnya, tentunya akan dikelola secara bersama-sama dengan Pemkab Garut.

“Terkait izin tidak masalah, nanti dilakukan proses terbuka dan proses negosiasi,” katanya.

Sementara itu, Anggota Masyarakat Peduli Anggaran, Doni Setiawan, menaruh kecurigaan terhadap proyek normalisasi Situ Bagendit. Ia mencari referensi dari berbagai dokumen, ternyata proyek normalisasi Situ Bagendit tidak tercantum di dalamnya.

Bahkan ia mencoba membuka dokumen Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut, proyek tersebut tidak tercantum di dalamnya. Ia meminta, Bupati Garut, mau terbuka dalam permasalahan ini agar masyarakat tidak menaruh kecurigaan.

“Proyek ini katanya menelan anggaran hingga Rp 15 Miliar. Tentunya harus diawasi bersama. Kalau bisa KPK turun ke Garut,” harap Doni.

Doni mengimbau agar Bupati tidak “mawa karep sorangan” dalam penentuan proyek besar ini. Pasalnya, ini sudah bersentuhan dengan penggunaan dana yang cukup besar tidak bisa asal main tunjuk saja. “Terbuka dong agar semuanya tidak ada kecurigaan,” pungkasnya. (Farhan SN)***