Nasib Honorer K2 Kembali Terjegal

PERJUANGAN guru honorer K2/ istimewa

PERJUANGAN honorer kategori dua (K2) belum berakhir. Sebelumnya Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) serta Komisi II DPR RI menyepakati rencana pengangkatan 439.956 guru honorer melalui verifikasi dimulai tahun 2016 hingga tahun 2019. Namun ketika waktunya tinggal dua bulan lagi, Menpan RB mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait kemungkinan pengangkatan PNS honorer K2 dibatalkan.

Rencana pengangkatan PNS dari honorer K2 dibatalkan karena tidak tercantum dalam RAPBN 2016. “Pengangkatan Honorer K2 menjadi CPNS masih moratorium. DPR tidak menyetujui anggaran di APBN 2016,” ujar Yuddy Crisnandi saat ditemui di KemenPAN RB, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Menteri Yuddy, mengakui, lobi anggaran di DPR sangat susah untuk honorer K2. Dia sudah berupaya supaya tahun depan tahap pertama sudah jalan. Dengan sendirinya kata Yuddy, pengangkatan Honorer K2 secara bertahap tak akan tuntas hingga 2019.

“Jangankan Rp 6 triliun untuk gaji CPNS tahap pertama yang diangkat dari honorer K2, untuk anggaran verifikasi saja Rp 16 miliar susahnya minta ampun,” ungkap Yuddy.

Pernyataan Menpan RB, Yuddy Crisnandi ini, sontak menuai berbagai tanggapan miring dari para honorer K2 dan pengurus organisasi PGRI. Bahkan mereka mengaku akan menggelar unjuk rasa besar-besaran jika Menpan RB tak bisa merealisasikan janjinya untuk mengangkat honorer K2 untuk menjadi PNS.

Ketua Fagar Sukwan Garut, Cecep Kurniadi menyerukan seluruh honorer untuk terus bergerak. Jangan hanya diam dan pasrah dengan nasib tanpa melakukan sesuatu.

“Kami imbau teman-teman K2 jangan cuma diam saja dan meratapi nasib. Perjuangan ini jangan sampai tidak ada artinya, harus kita dobrak pintu penghalangnya,” seru Cecep.

Ditambahkan Sekretaris Fagar Sukwan, Makmul Arif,M.Pd., honorer K2 jangan hanya terbuai dengan janji-janji, baik yang diucapkan eksekutif maupun legislatif. Karena pada intinya keduanya setali tiga uang.

“Teman-teman pengurus mari satukan misi. Jangan diam saja tanpa berbuat. Ingat, kita perjuangkan kesepakatan yang sudah dibuat pemerintah dan DPR. Jangan sampai lengah,” tegasnya.

Baik Cecep maupun Makmul meminta para anggota Fagar Sukwan agar bahu-membahu menyosialisasikan kepada anggota lainnya.Bahwa perjuangan masih berlanjut. Sebab, anggaran K2 ternyata tidak dialokasikan di APBN 2016.

“Langkah kita sekarang mendesak DPR dan pemerintah mengalokasikan anggaran K2 serta dibuat payung hukum untuk jalan masuk pengangkatan K2 menjadi CPNS,” tandas Makmul.
Sementara itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengancam akan melakukan demonstrasi yang lebih besar lagi bila tuntutan mereka tentang pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tidak dipenuhi.

“Kalau tidak mampu mengurusi guru, pemerintah perlu menata kembali menteri-menteri itu,” kata Ketua PGRI, Sulistyo.

Sulistyo memaparkan, ketika menerima perwakilan guru honorer dalam aksi unjuk rasa 15 September lalu, Kementrian PANRB serta Komisi II menyepakati rencana pengangkatan 439.956 guru honorer melalui verifikasi. Proses ini akan dilakukan bertahap sepanjang 2016-2019.

Selain itu Kementerian PAN RB dan Komisi II berjanji akan membicarakan pembuatan landasan hukum dan pagu anggaran terkait rencana tersebut. Nyatanya, kata Sulistiyo, dia mendengar kabar kemungkinan pembatalan rencana pengangkatan guru honorer sebagai PNS.

“Kami sangat menyesalkan karena di UU APBN yang baru saja disahkan oleh DPR RI tidak ada anggaran untuk mengangkat guru-guru honorer. Saya seperti tersambar petir,” tuturnya. (Farhan SN/ Taf Senapati)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN