Musim Mudik Tiba, Perlintasan Kereta Api Bangbayang Tetap Tanpa Pengaman

KADUNGORA, (GE).- Sejumlah pengguna jalan mengaku was-was ketika melewati perlintasan kereta api Bangbayang di Jalan Cijapati, Desa Karangmulya, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Pasalnya di perlintasan tersebut tanpa dilengkapi pengamanan, atau belum memiliki palang pintu otomatis.

Padahal jalur tersebut merupakan salah satu jalan vital yang menjadi alternatif dari Bandung menuju Garut, khususnya saat musim mudik. Terlebih intensitas kereta api yang melintas di jalan ini pun cukup tinggi, setiap harinya.

Satgas Desa Karangmulya, Suryana, mengatakan pihak desa akhirnya berinisiatif untuk memasang palang pintu manual yang terbuat dari bambu. Namun palang pintu tersebut hanya ada di satu sisi. Sedangkan sisi lainnya belum terpasang.

“Kami berinisiatif untuk buat palang pintu sendiri. Soalnya banyak kejadian kecelakaan. Dalam satu tahun bisa ada puluhan,” ujar Suryana di perlintasan kereta api Bangbayang, Selasa (28/6/2016).

Menurut Suryana, pihak desa telah berkali-kali mengajukan pemasangan palang pintu otomatis di wilayahnya. Namun belum ada tanggapan baik dari PT KAI maupun pemerintah. Bahkan pihak yang berwenang seperti enggan memasang palang pintu.

“Ke PT KAI sudah sering kami ajukan. Katanya kewenangan ada di Dishub dan PU. Terus kami tanya ke Dishub katanya ke PT KAI. Ya sudah akhirnya kami pasang sendiri saja,” ucapnya.

Pemasangan palang pintu itu, tambah Suryana, baru dilakukan pada Januari 2015. Saat ini setiap harinya perlintasan kereta tersebut dijaga oleh dua orang dari pihak desa.

“Jalur perlintasan ini kan sering sekali dilewati kereta. Sehari bisa puluhan kereta yang lewat. Saya juga bingung kenapa sulit untuk pasanga palang pintu,” katanya.

Agus Sulaeman (35) salah seorang warga yang biasa menggunakan jalan ini mengaku khawatir jika melintas jalan tersebut. Terlebih disaa musim mudik dengan volume kendaraan yang meningkat, tentunya.

“Tentunya khawatir lah. Pemerintah mestinya segera menangani masalah ini. Sebagai pengguna jalan yang intensif mebayar pajak tentunya kami berhak menuntut pelayanan dari pemerintah. Jangan sampai setelah memakan korban baru bereaksi,” keluhnya. (Tim GE)***