Mobil Dinas Ditarik, Anggota DPRD Garut dapat Tunjangan Transport Rp 9,750 Juta per Bulan

Sejumlah mobil dinas (mobdin) tampak terparkir di komples gedung DPRD Garut, Jumat (8/9/17)/ foto: Alle/GE.

GARUT,(GE).- Beberapa unit mobil dinas (mobdin) anggota DPRD Garut ditarik Sekretariat DPRD (Setwan). Penarian ini untuk keperluan registrasi ulang dan diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Garut. Sdikitnya tiga unit modin tersebut kondisinya sudah rusak.

Dari total mobdin yang selama ini dipakai (pinjam) anggota DPRD Garut itu belum semuanya berhasil ditarik, baru sebanyak 22 unit yang dikembalikan dan jumlah seluruh 36 unit.

Menurut Kepala Sub Bidang Aset Setwan, Dewi Siti Hapsyah, penarikan mobin anggota dewan sendiri dilakukan menyusul berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 16 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Garut, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.


Ia menyebutkan, surat dilayangkan kepada para anggota dewan berkaitan pengembalian mobdin dipakai masing-masing mereka itu tak disertai tanggal batas waktu pengembalian. Alasannhya, pihaknya yakin para legislator tentu sudah lebih memahami masalah tersebut. Berkaitan dengan kondisi mobdin, Dewi mengatakan, beberapa di antaranya sudah tak laik pakai karena berbagai sebab.

“Banyak kendaraan keluaran tahun 2001. Tapi yang tak laik pakai itu juga, kondisi mesinnya umumnya masih laik pakai. Hanya fisik kendaraannya rusak. Terutama bodi dan kelengkapannya,” kata Dewi, Jum’at (8/9/17).

Sebelumnya, Sekretaris DPRD Garut Totong mengatakan, sebagai ganti dari penarikan mobdin-nya, para anggota dewan akan mendapatkan tunjangan transportasi mencapai sebesar Rp 9,750 juta per anggota dewan per bulan.

Sedangkan empat pimpinan dewan yakni Ketua, dan tiga Wakil Ketua, tidak menerima tunjangan transportasi karena mendapatkan kendaraan dinas. Besaran tunjangan trasportasi bagi setiap anggota dewan itu sendiri dihitung mengacu kepada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berdasarkan CC /e-katalog, sesuai PP dan kemampuan keuangan daerah (KKD).

“Tekhnisnya akan dirapelkan pembayaran tunjangan transportasi kepada angota dewan setelah ditetapkannya APBD Perubahan Garut 2017 pada Oktober mendatang,” kata Totong didampingi Kepala Bidang Anggaran Sekretariat DPRD Garut Dedi Mulyadi. (Alle)***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI