Miliaran Rupiah Dana Desa Segera Digelontorkan. Emu Amzi: Kepala Desa Harus Hati-hati

Emu Muhammad Amzi, M.Pd (berkemeja putih) yang merupakan Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten Garut, saat menyampaikan materinya di hadapan peserta rakor Kepala Desa beserta Sekretaris Desa (Sekdes) se Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, bertempat di Aula Kecamatan Cisompet, Rabu (29/03/2017)/ foto: Syamsul/GE.

GARUT, (GE).– Sebanyak 11 kepala desa beserta sekretaris desa (Sekdes) se-Kecamatan Cisompet,  mengikuti pelatihan Pengelolaan Keuangan Dana Desa,  di Aula Kecamatan Cisompet, Rabu (29/3/17). Dalam kesempatan ini, Emu Muhammad Amzi, M.Pd, selaku Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten Garut dihadirkan sebagai nara sumber utama.

Dalam sambutannya, Camat Cisompet Titin M.Si. mengatakan, pelatihan pengelolaan keuangan dana desa tahun anggaran 2017 diharapkan dapat meningkatkan sumber daya para aparatur desa. Sehingga para aparatur desa bisa melaksanakan administrasi secara menyeluruh mulai dari perencanaan pelaksanaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

“Begitu juga untuk mekanisme pencairan alokasi dana desa (ADD), setiap desa harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti yang tertuang dalam Perbup, yakni melampirkan APBDes, Perdes LKPJ dan lainnya,” tuturnya.


Sementara itu, Emu Azmi dalam pemaparannya menyampaikan, dengan adanya dana desa yang jumlahnya hingga miliaran rupiah, tentunya hal ini bisa menjadi kabar bahagia.

“Namun, di luar kabar bahagia tersebut juga muncul ‘ancaman’ yang sangat besar. Jika sampai dana desa tersebut dikorupsi dan berakhir di Sukamiskin,” tandasnya.

Cucu dari KH Fauzan Sukaresmi ini mengingatkan, kekhawatiran terkait kemungkinan adanya korupsi dana desa ini bukan tanpa alasan. Desa selaku pengguna anggaran yang jumlahnya sangat besar dan jauh berbeda dengan keberadaan desa sebelum lahirnya uu desa nomor 6 tahun 2014.

“Sudah ada contohnya seperti Kades Cigagade, Kecamatan Limbangan, yang kini berakhir dijeruji besi gara-gara dana desa. Begitu juga di salah satu desa di Kecamatan Cisewu, kadesnya berurusan dengan persoalan hukum gara-gara dana desa juga,” tambahnya.

Lebih jauh Azmi menjelaskan, semua penggunaan dana desa akan diaudit langsung Badan Pemeriksan Keuangan (BPK).

“Sebab itu, kami ingatkan, kepala desa jangan sekali-kali memberikan uang kepada para pendamping desa. Dan kami sampaikan juga ke pendamping desa, tolong dicatat kepala desa mana saja yang pelit,” tandas Emu Azmi sambil berkelar.

Pada tahun 2017 ini, lanjut Azmi, Desa Cikondang akan menerima dana paling besar mencapai Rp 950 juta .

“Penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Dan tak jadi soal jika dana desa juga sebagian diperuntukkan bagi pencegahan kesiap-siagaan bencana,” pungkasnya. (Sy)***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI