Meski Tak Didanai Pemda, Program PKB-PJOK Diharapkan Mampu Meningkatkan Kompetensi Guru

DALAM rangka untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya bidang studi Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kabupaten Garut menggelar kegiatan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Mandiri.

Program yang diikuti 121 guru PJOK se Kabupaten Garut dari Rayon 1 – 8 ini dilaksanakan di kampus SMPN 6 Garut selama dua hari, Sabtu-Minggu (30-1/9-10/17) .

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pihak berkompeten turut hadir, diantaranya Kepala Dinas Pendidikaan (Disdik) Kabupaten Garut, yang diwakili oleh H. Herman, S.Pd selaku Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 6 Garut. Disamping itu ada juga pemateri dengan kualifikasi khusus diantaranya pemateri untuk program PKB PJOK, Drs. Wahyu Budiman, M.Pd dan Sony MS, S.Pd., M.Pd .


“Program ini dilaksanakan secara mandiri, hasil swadaya peserta. Kita tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, khususnya bantuan untuk kompetensi guru,” ucap Tedi Suhendar, salah seorang panitia penyelenggara.

Diharapkannya, dengan digulirkannya program PKB PJOK tersebut kedepannya kompetensi guru bisa lebih meningkat lagi. Dan hal yang tidak kalah pentingnya, pemerintah bisa memperhatikan keberadaan guru, khususnya guru olah raga.

“Satu sisi kegiatan ini menjadi suatu kebanggan bagi peserta, karena tanpa bantuan pemerintah kegiatan ini bisa dilaksanakan. Dan baru pertama kali terjadi di Kabupaten Garut, kegiatan program PKB PJOK tingkat SMP bisa dilaksanakan tanpa bantuan Pemerintahan setempat. Di sisi lain pemerintah harusnya malu karena tidak bisa mengalokasikan dana untuk program kompetensi guru, khususnya PKB PJOK tingkat SMP,” katanya.

Diejlaskannya, berbanding terbalik dengan nilai anggaran yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Garut. Dunia pendidikan di Kabupaten Garut mendapatkan alokasi dana sebesar 20% dari APBD tahun 2017. “Pertanyaannya, kemana alokasi dana tersebut disalurkan oleh Pemkab Garut ?” tukasnya.

Sementara itu, Sony MS, salah seorang pemateri dalam kegiatan tersebut menyampaikan mengatakan, bahwa yang bertanggung jawab untuk memajukan profesi guru adalah tanggung jawab pemerintah setempat sesuai dengan UU Pendidikan No. 20 Tahun 2013.

“Sampai sekarang masih menunggu alokasi dana dari APBD tersebut,” kata Sony yang juga ketua Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia (APSI) Kabupaten Garut.

Sony berharap, anggota MGMP PJOK tingkat SMP bisa melakukan audiensi dengan Komisi D, agar kedepannya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Salah satu acuan PKB bisa dilaksanakan berdasarakan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG).

“Bilamana seorang guru setelah beberapa kali mengikuti PKB nilai UKG kurang dari 70 maka guru tersebut bisa dikatakan tidak profesional. Diharapkan kegiatan ini betul betul untuk meningkatkan kompetensi guru. Tidak hanya sekedar menerima sertifikat karena seorang guru telah mendapatkan amanat dari orang tua siswa dan harus dipertanggung jawabkan terutama di hadapan Alloh SWT,” tandasnya. (Dedi Sofwan)***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI