Meski Sudah Resmi Dilarang, Penambangan Pasir di Gunung Guntur Tetap Berlangsung

GARUT, (GE).- Meskipun sudah ada larangan resmi dari pemerintah, hingga saat ini aktivitas penambangan pasir di kawasan Gunung Guntur, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut masih terus berlangsung.

Seperti diketahui, kawasan tersebut secara resmi sudah dilarang oleh Pemkab Garut sejak 2011. Penutupan tambang pun sudah dilakukan beberapa kali.

Tercatat, pada bulan Juli saja penutupan tambang di kawasan Guntur sudah dua kali dilakukan oleh dua instansi berbeda. Yakni oleh Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Polda Jabar.


Menurut data Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jabar, kawasan cagar alam Kamojang blok Gunung Guntur luasnya mencapai 500 hektare dan 300 hektare di antaranya sudah dijadikan tempat galian pasir.

Disamping itu, Polda Jabar pun pada 14 Juli telah melakukan peninjauan ke lokasi penambangan pasir di Guntur. Terdapat tiga lokasi yang didatangi aparat kepolisian, diantaranya Blok Urugkebonlega, Kampung Binong, Desa Pasawahan. Lokasi kedua berada di Blok/Kampung Binong, Desa Pasawahan dan di Blok Pasirpari, Kampung PLP, Desa Pasawahan.

Luas lahan penambangan pasir ilegal di Guntur disebut Polda mencapai 5,5 hektare. Polda belum menetapkan tersangka atas kasus tambang pasir itu. Dari pantauan, truk-truk pengangkut pasir masih banyak yang turun dari kawasan Guntur. Walau sudah ada portal yang menutup jalan, banyak jalan baru yang dibuat untuk bisa dilalui truk yang mengangkut pasir.

Sementara itu, Bupati Garut, Rudy Gunawan kembali menegaskan jika kawasan Gunung Guntur sudah dilarang menjadi lokasi penambangan. Melalui Perda tahun 2011.

“Pak Wagub juga sudah bilang akan menindak tegas tambang di Guntur oleh tim Satgas Penegakan Lingkungan. Soal tambang sekarang oleh provinsi dan Polda,” katanya, Rabu (9/8/ 17).

Dikatakannya, motif ekonomi warga sekitar Guntur untuk melakukan penambangan, menjadi salah satu alasan warga “keukeuh” melakukan penambgan pasir di kawasan tersebut.

Sementara itu, Kasi BKSDA Wilayah V Jabar, Gel Gel, mengaku tak tahu persis lokasi pertambangan yang ditutup oleh Polda Jabar pada bulan lalu. Pihaknya pun tak mendapat pemberitahuan saat Polda menutup tambang ilegal tersebut.

“Saat penutupan kemarin hanya libatkan kepolisian di tingkat Polsek dan Polres. Tak ada pemberitahuan ke BKSDA,” tukasnya. (Tim GE)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI