Meski Mendapat Ancaman Sanksi dari Bupati, Sejumlah Sekolah di Garut Tetap Meliburkan Siswanya

GARUT, (GE).- Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengancam akan mencopot jabatan kepala sekolah yang meliburkan siswa akibat aksi guru honorer yang mogok mengajar. Ucapan itu terlontar saat sejumlah wartawan melakukan wawancara di Lapang Setda, Senin (17/9/18).

Meski ancaman keras telah dilontarkan oleh bupati. Tapi sejumlah sekolah telah mengumumkan sekolah libur di hari senin-selasa (17-18 September 2018).

Berdasarkan pantauan “GE” sejumlah sekolah di Kecamatan Karangpawitan dan Tarogong telah meliburkan siswanya. Namun ada juga sekolah yang membubarkan kegiatan belajar mengajar lebih awal karena ikut solideritas sesama guru.


Selain itu, sekolah yang tersebar di 42 kecamatan di Kabupaten Garut pun rata-rata meliburkan kegiatan belajar mengajarnya. Itu artinya, sanksi pemecatan telah menanti jika ucapan bupati benar-benar terbukti.

Salah satu sekolah di Tarogong Kidul misalnya, para siswa hanya masuk sekolah setengah hari. Kegiatan belajar mengajar hanya dilakukan setengah hari lantaran menerima intruksi dari PGRI kecamatan agar menghentukan proses KBM.

Salah seorang guru honorer di SDN Sukagalih 5, Yogi Yusuf, mengatakan intruksi diliburkannya sekolah berasal dari PGRI Kecamatan Tarogong Kidul. Pada Senin pagi, para siswa masih ada yang belajar.

“Masuk setengah hari karena info dari PGRI kecamatan dan kabupaten ada rapat koordinasi. Kepsek (kepala sekolah) juga dipanggil di PGRI kecamatan,” kata Yogi di SDN SUkagalih 5, Senin (17/9/2018).

Yogi melanjutkan di sekolah tempatnya mengajar, ada 13 orang guru yang hadir. Sementara selebihnya sudah memberitahukan akan mogok mengajar.

Saat ditanya apakah besok akan melakukan aksi serupa, Yogi mengaku akan menunggu intruksi dari PGRI dan Fagar Sukwan.

“Untuk aksi besok kita masih menunggu intruksi. Kepala sekolah dan pengurus PGRI kan sedang musyawarah. Tunggu aja hasilnya,” kata dia.

Yusuf mengaku sempat mendapat video yang menyinggung guru honorer. Dalam video itu, Plt Kadisdik menyebut jika tanda tangan rapor siswa oleh guru honorer tidak sah karena ilegal.

Yogi merasa sebagai guru honorer sakit hati. Oleh sebab itu, kalau jadi besok ia akan ikut turun ke jalan menyuarakan kekesalan atas ucapan Plt Kadisdik.

Diberitakan sebelumnya Sanksi pencopotan jabatan kepala sekolah siap menanti bagi kepala sekolah yang berani meliburkan siswa. Ancaman itu disampaikan Bupati Garut, Rudy Gunawan, saat diwawancarai oleh sejumlah wartawan di Lapang Setda, Senin (17/9/18).

“Saya akan copot jabatan kepala sekolah yang berani meliburkan siswanya hanya gara-gara gurunya akan menggelar aksi unjukrasa. Tindakan tegas perlu dilakukan agar tidak semena-mena,” ujar Bupati.

Bupati menegaskan yang akan aksi unjukrasa itu sebenarnya hanya guru honorer. Jadi kegiatan belajar mengajar masih bisa diwakili oleh guru PNS.

Ia berjanji akan mendatangi sekolah yang berani meliburkan siswanya. Jika memang ada yang diliburkan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan kepala sekolah akan dilakukannya.

“Setelah apel ini saya akan Sidak ke sekolah yang meliburkan siswanya. Saya pastikan sekolah yang meliburkan siswanya akan kena sanksi,” kata dia.

Rudy membantah, Plt Kadisdik Jajat Darajat mengujarkan guru honorer ilegal. Menurutnya guru honorer sangat membantu kegiatan belajar mengajar di Garut.

“Itu hanya salah faham. Perlu diluruskan saja. Tidak mungkin Plt Kadisdik berujar seperti itu,” terangnya.

Selain itu, kata Bupati, permasalahan guru honorer menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sampai saat ini dirinya tak berani mengeluarkan SK karena akan berbenturan dengan aturan yang ada. (MHI)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI