Meski Banyak Aturan yang Dilanggar, Bupati “Keukeuh” Proyek Normalisasi Situ Bagendit Akan Terus Berjalan

PEMKAB, (GE).-  Bupati Garut Rudy Gunawan menanggapi dengan dingin sikap DPRD yang mempersoalkan proyek normalisasi Situ Bagendit, hingga sempat berniat melakukan penutupan.

Bupati bersikukuh  bahwa  pekerjaan yang dilakukan PT Banyuresmi Artha tidak melanggar undang-undang. Menurut Rudy,  dalam Undang-undang 23 tahun 2014 disebutkan jika Pemda bisa bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengoptimalan efisiensi anggaran.

“Mereka (PT Banyuresmi), berani untuk melakukan penelitian. Belum tentu hasil penelitian itu menguntungkan. Jika sudah ada hasilnya nanti Pemda bisa lelang untuk proses selanjutnya,” kata Rudy di ruang kerjanya, Rabu sore (25/5/16).

Rudy menganggap adanya kesalahpahaman antara DPRD dan Pemkab terkait masalah tersebut. Padahal Pemkab telah melayangkan surat pada 22 april terkait kerja sama tersebut. Bahkan Rudy telah melaporkan ke Gubernur untuk proses pengerukan. “Dewan juga tak bisa melakukan penutupan. Bukan kewenangannya. Itu ranahnya pemerintah untuk menutup. Dewan hanya bertugas mengawasi,” ucapnya.

Diakui Rudy tidak ada kerugian yang diderita Pemkab atas kerja sama tersebut karena tak mengeluarkan anggaran sedikit pun. Rudy menegaskan jika saat ini PT Banyuresmi Artha bukan melakukan eksplorasi melainkan penelitian kandungan di dalam situ. “Kalau dewan atau ada pihak lain yang meminta penutupan, apa masalahnya. Apa kerugiannya buat Pemda. Saya kira ini salah faham saja,” tegas Bupati.

Sebelumnya, Rabu tadi pagi, Komisi B DPRD Garut, terdiri dari Deden Sofyan, Djadja Sudarja, Asep Ahlan dan Agus Sutarman,  mendadak mendatangi lokasi proyek Pengerukan Situ Bagendit dengan tujuan untuk melakukan penutupan proyek tersebut dengan alasan pengusaha yang melakukan kegiatan proyek, yakni PT. Banyuresmi Artha tidak memiliki ijin lengkap dan hanya berbekal surat rekomendasi Bupati.

Namun setelah mengadakan pembicaraan dengan pihak pengusaha, akhirnya niat melakukan penutupan proyek pun batal dilakukan dengan alasan akan melakukan koordinasi kembali di internal DPRD.

“Kalau belum ada nota dari dewan ke Bupati untuk menutup, artinya masih bisa berjalan. Tapi tetap pihak perusahaan belum punya izin,” ujar Deden usai melakukan pertemuan dengan PT Banyuresmi Artha di Situ Bagendit, Rabu (25/5).

Diakui Deden, hingga kini proyek di Bagendit tersebut masih simpang siur. Pihaknya pun tak tahu proyek yang dilakukan untuk normalisasi atau eksplorasi. Bahkan PT Banyuresmi Artha hanya mengantongi rekomendasi dari Bupati Garut untuk melakukan proyek tersebut.

Sementara itu, Direktur Utama PT Banyuresmi Artha, Deden, menuturkan studi penelitian yang dilakukan pihaknya bukan tanpa alasan, namun dilakukan berdasarkan surat rekomendasi dari Bupati. Menurutnya, dewan bahkan akan membantu pihaknya untuk mengurus perizinan.

“Proses pengerukan tetap berjalan dan akan dibantu dewan untuk perizinannya. Jadi tidak akan berhenti operasionalnya,” kata Deden.

Selain rekomendasi dari Bupati, Deden juga telah mengantongi izin dari BPMPT dan kecamatan. Penelitian yang menggunakan kapal keruk itu akan berakhir dua minggu ke depan.

“Ini juga disuruh pak Bupati untuk cepat penelitiannya. Kapal keruknya juga baru turun kemarin. Jadi dua minggu lagi baru beres dan bisa diketahui hasilnya,” ujarnya. (Slamet Timur).***