Menyikapi Kisruh Penyaluran Bantuan Jadup, Mensos Minta Pemkab Garut Segera Verifikasi Ulang Data Korban Banjir Bandang

GARUT, (GE).- Kementerian Sosial RI langsung merespon pemberitaan terkait kisruh penyaluran dana bantuan jaminan hidup (jadup) untuk para korban banjir bandang di Kelurahan Paminggir yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Pemkab Garut pun diminta segera melakukan verifikasi ulang data korban banjir bandang.

Permintaan agar Pemkab Garut segera memerifikasi ulang data korban banjir, diungkapkan langsung Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa, melalui rilis yang dikirimkan ke sejumlah wartawan. Dalam rilisnya tersebut, Khofifah menyatakan pihaknya berharap agar kisruh pembagian jadup di Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, itu bisa segera diatasi.

“Saya telah berkoordinasi dengan pihak Pemkab Garut melalui Dinas Sosial begitu mendengar berita tersebut. Saya rasa sebenarnya sebenarnya Pemkab Garut sudah melaksanakan pembayaran sesuai dengan data yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati tentang penerima Jadup,” ujar Khofifah.


Dikatakan Khofifah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut juga telah menerangkan jika pembagian dilakukan berdasarkan hasil pendataan awal, dimana banyak data KK yang jumlah jiwanya 1 orang. Namun, ketika dilakukan pembayaran beberapa KK mengajukan klaim bahwa masih banyak jiwa yang belum masuk SK.

Khofifah menyebutkan, jumlah uang yang ditransfer Kemensos kepada Pemkab Garut pun telah sesuai dengan SK. Dengan demikian dapat dipastikan tidak ada pemotongan atau penyelewengan seperti yang disangkakan warga Kelurahan Paminggir.

“Kami minta Pemkab segera melakukan pendataan ulang. Nanti akan kita ajukan kembali secepatnya untuk diberikan tambahan bantuan jadup untuk menutupi kekurangannya,” katanya.

Dasar pemberian bantuan jadup, tutur Khofifah, adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015. Dalam Permensos tersebut disebutkan penerima jadup adalah keluarga yang mengalami kerusakan rumah berat dan diberikan satu kali setelah masa tanggap darurat selesai.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat, menjelaskan, setelah verifikasi ulang dilakukan, Bupati Garut harus mengeluarkan SK baru yang menjadi acuan pembagian jadup. Ia berharap tidak ada lagi terjadi kisruh saat pembagian.

Lebih jauh Hary berpesan agar tim di lapangan melakukan pendataan secara detail agar tidak ada yang terlewat. Hal ini untuk menghindari munculnya permasalahan di kemudian hari.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Elka Nurhakimah, menegaskan jika pemberian jadup telah sesuai dengan SK Bupati. Data yang dimiliki Dinsos merupakan hasil pendataan yang dilakukan pascabanjir bandang yang merupakan ajuan dari pihak kelurahan.

Elka juga mengakui, pihaknya memang mengalami kesulitan untuk melakukan pendataan langsung terkait data korban banjir bandang saat itu. Karena itu, kemudian Dinsos Garut pun meminta bantuan pihak kelurahan setempat untuk melakukan pendataan dengan pertimbangan akan lebih mengetahui kondisi di daerahnya.

“Semua sudah sesuai ketentuan dimana bantuan jadup yang kita salurkan telah sesuai dengan SK Bupati dan dana yang diberikan Kemensos. Sama sekali tidak ada pengendapan uang di pihak mana pun,” ucap Elka.

Disinggung  tentang permintaan Menteri Sosial agar Pemkab Garut segera melakukan verifikasi ulang data korban banjir bandang yang harus mendapatkan jadup, menurut Elka, hal itu cukup sulit. Sebab, itu artinya harus mengubah kembali SK yang ada.

“Kalau verifikasi hanya dilakukan di Kelurahan Paminggir, hal itu tentu tidak terlalu berat. Namun kami khawatir warga di lokasi lain akan meminta verifikasi pula,” kilah Elka.

Selain itu Elka pun merasa bingung terkait pertanggungjawaban dari SK bupatinya seperti apa. Apalagi saat ini SK tersebut sudah sampai ke Presiden.

Lebih jauh diungkapkan Elka, dana jadup yang berasal dari Kemensos itu diberikan kepada pengungsi yang berada di luar hunian sementara. Sedangkan bagi pengungsi yang berada di hunian sementara sudah diberi bantuan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Kelurahan Paminggir yang menjadi korban banjir bandang tahun lalu mengeluhkan penyaluran bantuan jadup dari Kemensos yang mereka nilai tidak sesuai ketentuan. Seharusnya bantaun diberikan kepada tiap jiwa dengan nilai Rp 900 ribu akan tetapi pada kenyataannya warga hanya menerima bantuan Rp 900 ribu per KK.

Di sisi lain, korban banjir di keluarahan yang lain yaitu di Keluarahan Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul dan Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, para korban menerima bantuan jadup masing-masing Rp 900 ribu per jiwa. (Tim GE)***

 Editor : SMS

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI