Menegangkan! Bupati Garut Vs Ikada

PENEGAKKAN periodesasi kepala sekolah ternyata berbuntut panjang hingga ke meja hijau. Ratusan mantan kepala SD di Kabupaten Garut yang tergabung dalam IKADA (Ikatan Kepala Sekolah Kena Jeda) menggugat Bupati Garut Rudy Gunawan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Sidang terbuka pertama gugatan IKADA digelar pada Kamis (12/11/2015) lalu dengan agenda pembacaan gugatan yang dibacakan kuasa hukumnya, Krisna Wardhana, di hadapan majelis hakim PTUN Bandung yang terdiri dari Nenny Frantika, SH, MH., Roni Erry Saputro SH, MH., dan Indah Mayasari SH,MH. Sampai saat ini sidang terbuka sudah tiga kali digelar. Jumat (26/11/2015) merupakan sidang ke tiga dengan agenda jawaban pihak tergugat.

Koordinator IKADA, Dadang Arifin, S.Pd,.MM, mengatakan, sebelum proses PTUN, pihaknya terlebih dahulu melakukan gelar pendapat dengan pihak Dinas Pendidikan, BKD serta DPRD Garut. Namun tidak pernah mendapatkan jawaban yang tepat ikhwal pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) No 11 Tahun 2011 tentang penyelanggaran Pendidikan.
“Kami bersama 244 Kepala Sekolah, sebelumnnya menggelar Gelar Pendapat bersama pihak Pemerintah Garut yakni Disdik, BKD serta DPRD,” Ujarnya, pada wartawan saat ditemui dikediamannya, Minggu (15/11/2015).

Dikatakannya, penerapan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 oleh Pemda Garut, dalam hal ini Dinas Pendidikan salah sasaran yang mana melakukan pemberhentian Kepala Sekolah. Padahal idealnya Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi terlebih dahulu.

Perioderisasi Kepala Sekolah bukanlah dilakukan di Kabupaten Garut saja melainkan di setiap daerah di Jawa Barat. Namun hanya di Garut saja yang tidak sesuai dalam implementasinya.

Semestinya seperti didaerah lain disaat perda akan dilaksanakan maka Kepala Sekolah yang tengah menjabat di kembalikan lagi ke nol.

“Baru setelah empat tahun menjabat bisa di berhentikan dan dikembalikan menjadi guru,” jelasnya.
Terkait PTUN, ia dan kawan-kawannya yang berhimpun dalam IKADA tengah mencari keadilan ke PTUN Bandung. “Kami ingin keadilan tegak di Kabupaten Garut yang kami cintai. Hal ini sebagai tuntutan Akademis,” tuturnya

Diakui Dadang, IKADA menilai SK Bupati Garut No 800/271/Kep.BKD/ tanggal 28 Juli 2015 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah mengandung unsur kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan Perda Kabupaten Garut No. 11 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam perda tersebut disebutkan bahwa pemberhentian kepala sekolah didasarkan atas beberapa hal di antaranya permohonan sendiri, masa penugasan berakhir, mencapai usia pensiun jabatan fungsional guru, dan diangkat pada jabatan yang lain. Sementara itu, lanjutnya, pemberhentian kepala sekolah beberapa waktu lalu tidak memenuhi point-point seperti yang tersurat dalam Perda 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tersebut.

Bupati Balik Menyerang

MERASA dipojokkan dengan berbagai pernyataan di media massa, akhirnya Bupati Garut H. Rudy Gunawan angkat bicara terkait penegakkan periodesasi kepala sekolah di Garut. Menurutnya, langkah yang diambil mantan kepala sekolah sudah salah kaprah.
Rudy menegaskan pemberlakuan periodesasi kepala sekolah sudah sesuai dengan acuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011. Jadi apa lagi yang harus dipertentangkan. Dengan cara seperti ini, tentu saja mereka telah menempuh jalan yang salah. Tenaga mereka digunakan untuk hal yang kurang ada gunanya.

“Gak ada masalah kepala sekolah yang mem-PTUN-kan. Biar mereka tau bagaimana kedudukan hukumnya,” tegasnya Bupati.
Dengan nada tegas, Rudy memberikan sedikit penekanan kepada para kepala sekolah yang memberikan perlawanan. Diakuinya, jika memang benar bersikukuh melakukan perlawanan, maka dirinya tidak akan segan-segan untuk menurunkan BPK RI. Dalam hal ini, BPK RI akan menyelidiki dan memeriksa laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh kepala kekolah yang kini sedang melakukan gugatan.
“Ingat tulis yang besar, Saya akan menurunkan BPK RI, guna menyelidiki dan memeriksa laporan keuangan BOS yang digunakan kepala sekolah yang melakukan Gugatan. Untung tidak diawasi setiap tahun,” pungkas Rudy.

Ditegaskan Rudy, jika Kepala Sekolah tersebut bisa menunjukkan penghargaan berupa prestasi, maka bisa di perpanjang. Namun kalau sudah 12 tahun, sudah tidak bisa lagi menjabat sebagai kepala sekolah dan harus kena perioderisasi.

Periodesasi ini dilakukan untuk regenerasi dan kebaikan dunia pendidikan di Garut. Jadi jangan sampai jabatan kepala sekolah dikuasai oleh seseorang sampai akhir pengebdiannya.
“Kasih dong kesempatan bagi yang lainnya,” ujarnya.
Meski menuai kontroversi, Rudy mengaku, tak akan mengurungkan proses periodesasi kepala sekolah untuk tahap ke dua. Evaluasi terus dilakukan agar pendidikan di Garut bisa bergairah dan tercipta persaingan sehat di antara para guru. (Farhan SN)***