Mencegah TKI Non Prosedural

KOTA, (GE).- Carut-marutnya pengelolaan sejumlah perusahaan pengarah tenaga kerja ke luar negeri menjadi perhatian serius pemerintah dewasa ini. Setidaknya pekerjaan rumah yang harus menjadi prioritas pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia.

Demikian disampaikan oleh Direktur Mediasi dan Advokasi Deputi Bidang Penempatan Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Teguh, Hendro Prayono. Sabtu, (21/11 2015) di Gedung Islamic Center, Garut dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan TKI Non Prosedural.

“Saya harap, calon TKI tidak terjebak dan terbujuk rayu oleh oknum oknum penyalur TKI illegal. Masyarakat perlu meningkatkan kepedulian terhadap keluarganya yang ingin bekerja di luar negeri. Dengan kata lain harus waspada dan teliti, apakah penyelur tersebut legal atau tidak, resmi atau tidak.” Jelasnya.

Dijelaskannya, calon tenaga kerja yang tidak prosedural terjadi akibat kurangnya pemahaman dan pengetahuan terkait prosedur penempatan tenaga kerja keluar negeri. Oleh karenanya, selain calon TKI nya yang harus paham. Tugas pemerintah juga lebih meningkatkan pemahaman dan sosialisasi terkait penempatan tenaga kerja dengan cara yang legal.” Ungkapnya.

Diakuinya, tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa pendaptaran tenaga kerja secara resmi dan illegal dianggap lama, bertele-tele dan mahal. “Untuk itu melalui kegiatan sosialisasi seperti ini, saya berharap masyarakat lebih memahami dengan jelas akan pentingnya peran pemerintah, khususnyaa BNP2TKI dalam hal memberikan perlindungan dimulai dari pra pemberangkatan, saat bekerja di luar negeri hingga kembali ke tanah air.” Tukasnya.

Dikatakannya, adanya praktik-praktik penyaluran tenaga kerja yang non prosedural oleh oknum –oknum tertentu. Pemerintah akan bersikap tegas bahkan tidak segan-segan untuk mempidanakannya, serta BNP2TKI akan lebih meningkatkan pengawasan terhadap orang-orang yang ditengarai sebagai oknum illegal.

Dalam gelaran sosialisasi ini, panitia menghadirkan berbagai elemen masyarakat, diantaranya, para ketua Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Garut, para pengurus Forum Komunikasi Ustadz (FKU) Kabupaten Garut hingga para pengurus RT/RW se Kabupaten Garut .

Ketua Forum Komunikasi Ustadaz (FKU) Ustadz Ma’mol Arif, M.Pd, mengatakan, permasalahan mendasar yang menimpa tenaga kerja Indonesia bisa terjadi karena kurangnya pembinaan dari pemerintah.

“Pembinaan terhadap masyarakat secara luas terkait peran BNP2TKI sangat penting dilakukan. Saya yakin dengan pembinaan yang intensif, maka masyarakat terutama calon TKI tidak akan terjerumus ke dalam permainan para oknum penyalur tenaga kerja,” tuturnya.

Sementara itu, perwakilan dari salah satu Pondok Pesantren di Kecamatan Leuwi goong, Ustadz Agus, menyatakan , bahwa sulitnya mendapatkan pekerjaan yang lebih bernilai tinggi upahnya menyebabkan banyak masyarakat berambisi mengadu nasib di luar negeri.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR/MPR RI dari Fraksi Demokrat, Hj. Siti Mufattahah, Psi., yang pada acara sosialisasi ini juga menjadi pemateri menuturkan, seyogyanya masyarakat yang berkeinginan bekerja di luar negeri hendaknya lebih menyiapkan mental lahir batin, serta terlebih dulu harus memahami situasi dan kondisi daerah atau negara yang akan menjadi tempat tujuan.

“Artinya, TKI harus siap sebelum berangkat. Diantaranya sosialisasi ini untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran dan pungsi BNP2TK. Diantaranya, BNP2TKI dapat memberikan perlindungan, dari mulai tenaga kerja mau berangkat, hingga tenaga kerja tersebut dapat kembali ke tanah air.” Jelasnya.

Diharapkannya, pemerintah perlu menertibkan para agen TKI ilegal untuk menghindari permasalahan sejak proses awal. Kita semua perlu menyadari bahwa permasalahan TKI berawal dari dalam negeri, meskipun akar masalah di luar negeri juga tidak bisa diabaikan.

“Rendahnya kesempatan kerja, dan tingginya pertumbuhan penduduk sebagai akibat mengendurnya berbagai kebijakan kependudukan berdampak pada meningkatnya aliran pekerja dengan pendidikan rendah ke luar negeri. Sehingga peran serta solusi dari pemerintah sangat diperlukan dalam menangani masalah ketenagakerjaan TKI. Kita berharap masalah TKI ini bisa teratasi dan para TKI bisa sejahtera.” Pungkasnya.

(TAF Senapati)***