Menakar Hasil Pemilu Dari Seleksi Komisioner

Oleh : Ari Maulana Karang

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten  Garut

Pemilu 2019, menjadi tantangan baru bagi pemerintah. Karena, baru Pemilu kali ini pemilihan legislatif digelar serentak dengan pemilihan presiden. Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri, menilai penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia pada tahun 2019, akan menjadi pesta demokrasi paling rumit se-dunia (https://nasional.kompas.com/read/2018/01/23/19180101/kalla-sebut-pileg-dan-pilpres-2019-akan-jadi-pemilu-terumit-di-dunia).


Semua pihak, dari mulai peserta, penyelenggara, pemerintah hingga aparat keamanan menyadari betul rumitnya Pemilu 2019. Beban besar, tentunya ada di pundak Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu, meski kesuksesan Pemilu 2019 menjadi tanggungjawab semua elemen bangsa ini.

Beban besar KPU sebagai penyelenggara, tentunya akan menjadi lebih ringan jika para komisioner KPU bisa melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan mengambil kebijakan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan aspek-aspek yang lebih luas.

Namun, tentunya tidak mudah bagi para komisioner KPU untuk bisa melaksanakan tugasnya. Karena, tugas yang mereka emban berkaitan dengan banyak kepentingan-kepentingan yang secara jelas dan terbuka berkaitan dengan kepentingan politik dan kekuasaan. Pemilu dan Pileg 2019, jelas-jelas menjadi ajang perebutan kekuasaan bagi partai politik meski dibalut kepentingan rakyat.

Karenanya, tantangan yang akan dihadapi oleh para komisioner KPU bukan tantangan yang ringan. Integritas, kredibilitas, kapabilitas menjadi kunci penting bagi semua komisioner KPU. Karena, tidak sedikit komisioner KPU yang akhirnya larut dalam permainan politik perebutan kekuasaan. Salahsatu contohnya adalah kasus suap yang membelit Ketua Panwaslu Kabupaten Garut dan salahsatu komisioner KPU Garut dalam Pilkada Garut 2018.

Dalam konteks perebutan kekuasaan yang lingkupnya lebih kecil, yaitu Pemilihan Kepala daerah saja. Penyelenggara Pilkada 2018 di Garut terjebak dalam alur permainan perebutan kekuasaan. Pemilu 2019, yang lingkup perebutan kekuasaannya lebih besar, tentunya menjadi tantangan besar yang harus dijawab oleh lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilpres 2019 di Garut.

Harapan akan penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019 yang bersih di Garut, saat ini memang ada sedikit harapan. Karena, saat ini KPU Garut tengah melakukan seleksi untuk mencari komisioner baru setelah beberapa waktu lalu, Bawaslu Garut selesai melakukan seleksi dan menghasilkan beberapa nama baru berwajah lama di jajaran Bawaslu Garut.

Tahapan seleksi, harusnya menjadi tahapan penting dan mendasar. Karena, tahapan ini menjadi penentu orang-orang yang akan menjadi komisioner KPU Garut. Tahapan seleksi, harus mampu menjadi filter terakhir agar kelak mereka yang menjadi komisioner KPU Garut memiliki kapabilitas, integritas dan kredibilitas yang kuat untuk mengawal pelaksanaan Pileg dan Pilpres di Garut.

Aturan pelaksanaan Pemilu, telah dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah sebagai aturan main yang akan dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu. Namun, aturan bisa hanya jadi macan kertas jika pelaksana aturan larut dalam kepentingan perebutan kekuasaan atau bahkan mencoba mencari keuntungan pribadi.

Sadar tidak sadar, semua pihak menyadari KPU menjadi lembaga kunci suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019. Namun, kesadaran yang ada belum mampu menggerakan semua pihak untuk bisa mengawal proses seleksi anggota KPU Garut yang saat ini tengah berlangsung. Penyelenggara seleksi pun, kurang membuka ruang yang cukup bagi semua elemen masyarakat untuk bisa mengawal proses seleksi.

Proses seleksi, harusnya bisa dibuat lebih terbuka dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk ikut menilai para calon komisioner lewat rekam jejak maupun uji performance dari tiap-tiap komisioner di depan publik. Dengan begitu, publik bisa mengukur kapasitas, kapabilitas, integritas hingga kredibilitas dari tiap calon.

Saat ini, dalam pelaksanaan seleksi komisioner KPU, publik baru sebatas mendapat laporan tiap-tiap tahapan seleksi. Laporannya pun, sebatas nama-nama peserta yang lolos tiap tahapan seleksi tanpa ada ukuran-ukuran yang bisa dijadikan nilai layak tidaknya calon-calon bersangkutan lolos dari tiap tahapan seleksi. Ada ruang-ruang gelap dari proses seleksi yang pada ujungnya menjadi sebuah keraguan masyarakat hingga peserta Pemilu akan hasil seleksi.

Selain bisa menimbulkan keraguan akan hasil seleksi, ruang-ruang gelap ini juga kerap menjadi ruang bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk bisa menempatkan “orang” mereka dalam KPU untuk mengamankan kepentingannya. Karena, tidak ada satupun yang bisa menjamin panitia seleksi bebas dari berbagai kepentingan meski didalamnya bisa saja terdapat banyak unsur dari mulai akademisi hingga ulama.

Belajar dari Pilkada Garut 2018 yang ternoda dengan kasus suap terhadap penyelenggara Pilkada. Proses seleksi komisioner KPU Garut kali ini, harusnya bisa lebih kuat dan tajam. Selain itu, publik pun harus diberi ruang yang cukup untuk ikut menilai tiap-tiap calon komisioner agar ruang keterbukaan tercipta. Agar, komisioner yang terpilih mampu menegakan aturan serta bijak dan cerdas dalam mengimplementasikan aturan.

Publik pun, harus mulai lebih peduli akan proses seleksi komisioner KPU mengingat suksesnya pelaksanaan Pemilu 2019 di Garut sangat bergantung dari para komisioner KPU. Peran serta masyarakat dalam mensukseskan Pemilu, harus dipupuk sejak awal yaitu dengan cara mengawal proses seleksi komisioner KPU, tidak sekedar ikut memberikan suara pada hari pencoblosan.

Pendidikan politik bagi masyarakat, harusnya bisa diartikan lebih luas bukan sekedar berpartisipasi aktif dalam proses Pemilu. Namun, proses seleksi komisioner KPU juga harusnya bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat mengingat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang tentunya harus menjadi lembaga terdepan yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang baik sebagaimana nilai-nilai demokrasi yang coba dilaksanakan dalam Pemilu 2019. Wallahualam. (*)

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI