Malangbong Dipercaya jadi Tuan Rumah Diklat KPMD Tingkat Kabupaten Garut

KELANGSUNGAN pembangunan  desa dalam membantu menyusun rencana pembangunan dan memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif adalah  salah satu peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD ).

Demikian diungkapkan Sofyan Hanafi, M.Si, Kepala Balai Pelatihan Masyarakat Jakarta, saat menyampaiak materi  pendidikan dan  pelatihan (Diklat) kepada KPMD se Kabupaten Garut di kompleks Yayasan Annur, Karang Anyar Malangbong, Kamis, (13/07/2017)

Diungkapkannya, Kecamatan Malangbong diberikan kepercayaan selaku tuan rumah pelatihan bagi para kader masyarakat  desa dari Kementrian Desa.  Dengan demikian KPMD juga dapat memantau dan mendampingi tim pelaksana kegiatan dalam  mengelola dan menyusun anggaran Dana Desa. Selain itu, KPMD dapat memotivasi masyarakat untuk memunculkan partisipasi swadaya  secara gotong royong  dalam membangun desanya.


Sementara itu, A. Rahmat, salah seorang petugas pendamping desa menghimbau agar para kepala desa  jangan takut merealisasikan  anggaran desa,  selama pelaksanaan realisasi dana desa sesuai dengan perencanaan, tertuang dalam  anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes).

“Diharapkan, para kepala desa  dapat berkoordinasi dan bekerjasama  dengan pendamping Desa.  Keberadaan pendamping desa  merupakan produk undang – undang.  Sampai saat ini keberadaan pendamping desa khususnya di Malangbong belum begitu tersosialisasikan dengan baik sampai ke pelosok desa,” ungkapnya.

Dijelaskannya, dengan adanya pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa yang anggotanya berasal dari tokoh masyarakat, sosialisasi peraturan tentang pelaksanaan dana desa  dapat terbantu.

“Kita tidak ingin lagi mendengar atau melihat desa yang tidak memasang baligo APBDes. Aatau mendengar ada desa yang enggan memasang papan informasi atau papan proyek selama pengerjaan  dana desa.  Bila itu tidak dilakukan, dikhawatirkan  timbul permasalahan  yang dapat membuat kekisruhan terkait pembangunan di desanya,” katanya.

Menurutnya,  papan informasi  merupakan media informasi yang dapat mengetahui proses dan pelaksanaan pembangunan dan dana desa yang masuk ke desanya. Selain itu, diharapkan, semua desa dalam mengerjakan proyek desa diwajibkan memasang  batu prasasti pada tiap  jenis kegiatannya,” jelasnya.

Diakuinya, ada beberapa desa yang tidak memasukkan anggaran  untuk membeli prasasti. Padahal pemasangan prasasti  pada tiap kegiatan proyek desa adalah perintah kementran desa.

“Karena itu bila desa  tidak mengindahkan perintah kementrian desa, jangan harap anggran dana desanya lancar diterima oleh desa. Bahkan bukan hanya itu, bila desa tidak memasang baligo APBDes dana desanya bisa ditanguhkan. (TAF Senopati) ***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI