Lindungi Konsumen Muslim, Uniga akan Dirikan Lembaga Pemeriksa Halal

GARUT, (GE). Penjaminan atas aspek kehalalan atas produk makanan, minuman, dan obat-obatan, kini dirasakan semakin penting. Sebab, hal itu merupakan kewajiban sebagaimana diperintahkan dalam agama Islam. Di satu sisi, umat muslim di Kabupaten Garut, setiap hari terbiasa menikmati berbagai jenis makanan, minuman, maupun obat-obatan, yang masih harus dipertanyakan unsur haram halalnya.

Universitas Garut (Uniga) sebagai perguruan tinggi yang berazaskan Islam, dinilai memiliki potensi dan kemampuan untuk turut berperan menjamin produk halal yang beredar di masyarakat melalui pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal di Uniga.

Rencana tersebut, mulai dibahas intensif di kalangan civitas akademika Uniga. Bahkan, Kamis (12/4/18) lalu Uniga mendapat kunjungan dari Achmad Nashir Budiman, SH, dari Pusat Halal Salman  ITB.


Rektor Uniga, Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng, mengungkapkan, rencana membentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Uniga ini murni atas keterpanggilan hati. Sebagai seorang muslim, Syakur merasa kewajiban untuk ikut menyikapi maraknya produk makanan atau minuman yang belum bisa dipastikan halal haramnya untuk dikonsumsi umat muslim.

Menurut Syakur, sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, termasuk di dalamnya Kabupaten Garut,  produk makanan dan minuman halal menjadi sebuah kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Namun, faktanya, masyarakat masih kesulitan dalam mengidentifikasi kehalalan suatu produk yang mereka konsumsi.

“Maka dari itu, kami sebagai perguruan tinggi terpanggil untuk melakukan memeriksa produk makanan dan minuman melalui pendekatan riset untuk melindungi hak-hak kaum muslim” katanya.

Syakur juga menambahkan, melalui rencana ini juga diharapkan bisa terbangun sinergitas dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat dalam memverifikasi kehalalan produk makanan dan minuman.

Seperti diketahui, perusahaan makanan dan minuman tumbuh begitu pesat di Kabupaten Garut. Sebagai jaminan kehalalan produk tersebut bisa dibuktikan dengan sertifkat halal dari MUI. Sedangkan kewenangan ini hanya dimiliki oleh MUI tingkat provinsi.

Sementara itu, Ahmad Nashir Budiman, SH, mengungkapkan, banyak langkah yang bisa dilakukan oleh civitas Uniga. Misalnya dengan mendirikan Pusat Kajian Halal. Salah satunya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bisa dikaitkan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sehingga, kalau ada usaha-usaha bisnis makanan dan minuman yang perlu diaudit kehalalan produnya, LPH Uniga bisa masuk di dalamnya. Dengan cara itu, hak-hak kaum muslim bisa terlindungi.

Intinya, terbentuknya Lembaga pemeriksa halal ini menjadi sesuatu yang amat sangat penting.

“Terlebih, yang saya tau, masyarakat Garut ini mayoritas merupakan penganut muslim yang taat. Bukan islam formalitas. Banyak ulama besar lahir di Garut. Masyarakat Garut selalu menjadi pelopor. Saya harap, Uniga menjadi perguruan tinggi pelopor pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal di Priangan Timur,” tandas Nashir. (MHI/GE)***

Editor : SMS

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI