Limbah Sukaregang Jadi Masalah Perkotaan, DPRD Garut Malah Merekomendasikan Dipindahkan ke Garut Utara

GEDUNG DPRD, (GE).- Terkait persoalan industri kulit Sukaregang, Kabupaten Garut, DPRD mendesak Pemkab agar segera mengaktifkan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Di samping itu, sebaiknya  industri besar yang berada di kawasan Sukaregang lebih baik dipindahkan ke kawasan utara Garut.

Menurut Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Garut, Deden Sopian, pihaknya tetap merekomendasikan agar instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Sukaregang segera diaktifkan. Sebelumnya, analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) juga harus segera dibuat.

Deden menyebut, jika ide Bupati untuk memindahkan pengusaha nakal dari Sukaregang ke kawasan industri di Selaawi kurang tepat. Tentunya hal tersebut akan mendapat penolakan dari warga.

“Saya tidak sependapat dengan pak Bupati jika harus memindahkan pengusaha nakal. Belum tentu juga saat dipindahkan mereka akan memperbaiki pengelolaannya,” ujar Deden di Gedung DPRD Kabupaten Garut, Selasa (3/5).

Deden mengungkapkan, saat ini kawasan Sukaregang sudah menjadi ikon bagi Garut. Wisatawan yang datang ke Garut salah satu tujuannya untuk berbelanja ke sentra kulit Sukaregang. Jika banyak yang dipindahkan, maka bisa mengurangi pemasukan ke Pemkab.

“Kalau yang hanya punya usahanya UMKM dipindah bisa hilang Sukaregang. Soalnya kebanyakannya itu usaha kecil. Ada 300-an home industri dengan 7000-an karyawan,” katanya.

Melihat kondisi ini, seharusnya, tambah Deden, Pemkab Garut membantu UMKM di Sukaregang. Bukannya memindahkan ke lokasi yang lebih jauh. Per bulannya omset yang dihasilkan di Sukaregang mencapai Rp 80 miliar sampai Rp 100 miliar.

“Jadi daripada memindahkan, lebih baik IPAL yang ada diaktifkan. Bila perlu tambah IPALnya agar tidak mengotori lingkungan di sekitar,” ucapnya.

Hingga kini, diakui Deden belum ada titik temu terkait masalah limbah. Di satu sisi terdapat potensi ekonomi. Namun di sisi lain, limbah kulit mencemari lingkungan masyarakat.

Dari beberapa kali pertemuan dengan para pengusaha di Sukaregang, tutur Deden, IPAL yang ada sebenarnya ingin kembali digunakan. Hanya saja para pengusaha kesulitan dalam pembiayaan IPAL setiap bulannya.

“Para pengusaha sebenarnya juga mau urunan, tapi harus dibantu pemerintah. Mereka belum tahu akibat ke depan kalau limbah tak diolah,” ujarnya.

Akibat berbagai permasalahan, kata Deden, banyak pengusaha yang tak memiliki izin dan tak mengurus Amdal. Jika Pemkab Garut membantu perizinan dan mengaktifkan ipal, nantinya bisa ditarik retribusi.

Bupati Garut, Rudy Gunawan, menuturkan hingga kini Pemkab tak memberikan izin bagi pengusaha baru di Sukaregang. Semua pelaku industri yang sudah ada masih bisa bertahan namun dengan syarat melengkapi IPAL.

Jika para pengusaha tetap membandel, Rudy mengancam akan memindahkan mereka ke wilayah Selaawi. Untuk para pengusaha baru, Rudy akan menempatkannya ke Selaawi.

“Yang di wilayah Garut Kota dan Karangpawitan tidak akan kami beri izin kalau ada industri kulit yang baru. Akan kami arahkan ke Selaawi. Soalnya lokasi yang ada sudah padat,” katanya. (Slamet Timur).***