Lakukan Kerjasama dengan PMI Daerah Lain, RSUD dr. Slamet Garut Langgar Aturan

GARUT, (GE).- PMI Garut di bulan September kemarin, mendapati stok labu darang yang telah kadaluarsa akibat tidak terpakai oleh pasien di RSUD dr Slamet Garut. Tidak terpakainya stok darah di PMI Garut ini ditenggarai akibat pihak RSUD dr Slamet Garut sudah mendapat jatah labu darah dari PMI Kabupaten Bandung.

Ketua Komisi D DPRD Garut, Asep D Maman, menyebutkan, berdasarkan penelusuran, untuk kebutuhan bank darahnya pihak RSUD dr Slamet Garut telah melakukan kerjasama dengan PMI Kabupaten Bandung sejak tanggal 3 Januari 2017.

Menurutnya, kerjasama yang dilakukan antara RSUD dr Slamet dengan PMI Kabupaten Bandung sudah melanggar aturan. Salah satunya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 91 tahun 2015.


“Seharusnya pihak RSUD dr Slamet melakukan kerjasama dengan PMI yang ada di daerah setempat untuk memenuhi kebutuhannya, bukan dengan daerah lainnya. Itu diatur dalam Permen,” ujar Asep di Gedung DPRD Garut, Jumat (20/10/17).

Dikatakannya, akibat kerja sama tersebut,  pada bulan September ada sekitar 236 labu darah yang kadaluarsa di PMI Garut. Hal itu terjadi karena tidak diserap oleh bank darah RSUD dr Slamet.

“Kami ingin mengingatkan soal aturan yang ada. Nanti akan dipanggil untuk mengetahui informasinya,” tukasnya.

Menurut Asep, hingga saat ini, pihaknya belum bisa mengungkap lebih jauh permasalahan tersebut. Termasuk keterlibatan oknum di RSUD dr Slamet yang sengaja melakukan hal tersebut.

“Namun yang jelas disinyalir terjadi pelanggaran aturan oleh pihak RSUD dr Slamet,” tukasnya.

Sementara itu, pihak RSUD dr. Slamet sendiri tidak menampik telah melakukan kerjasama dengan PMI Kabupaten Bandung. Proses kerjasama sendiri dilakukan karena selalu kurangnya pasokan darah dari PMI Garut. Kerja sama yang dilakukan pun atas sepengetahuan Direktur RSUD dr Slamet. Termasuk teknis kerja samanya.

Wakil Direktur Pelayanan RSUD dr Slamet, dr. Een Suryani, menyebut jika proses kerja sama yang dilakukan bukan tanpa alasan. Salah satu alasannya, pasokan dari PMI Garut selama ini dirasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan di RSUD.

“Apalagi saat ini di Kabupaten Garut bermunculan rumah sakit baru (swasta) yang melakukan kerja sama juga dengan PMI Garut. Jadinya pasokan darah selalu kurang dan sering mengalami kekosongan sejak awal tahun 2017,” katanya.

Een menyebut saat ketersediaan labu darah di bank darah kosong, pasien diarahkan untuk ke PMI Garut. Namun PMI malah menyuruh untuk membeli ke Bandung.

“Saat ke ke Bandung pasien harus membeli darah termasuk bagi pasien BPJS. Padahal seharunya pasien BPJS ini gratis sehingga ada komplain dari pasien kepada kami,” ujarnya.

Een mengaku setelah melakukan kerja sama dengan PMI Kabupaten Bandung, kebutuhan darah bisa dicukupi dengan baik. Pasien pun tidak harus sampai mencari ke Bandung.

“Kami juga sudah berkonsultasi dengan PMI Garut. Kami meminta agar kebutuhan darah dicukupi. Namun ternyata saat pasokan darah mengalami kekosongan, pasokannya kurang maksimal,” katanya.

Pasien yang selalu mengalami kesulitan darah, tambahnya, adalah pasien thalasemia yang harus melakukan transfusi setiap bulan. Di Kabupaten Bandung sendiri persediaan labu darah selalu tersedia.

“Kalau butuh malam hari juga, bisa langsung ada. Jadi pasien tidak susah mencari,” ucapnya.

Terkait Permen yang mengatur persoalan labu darah, Een menyebut memang ada aturan untuk mengambil di unit transfusi yang ada di wilayah tersebut. Namun dalam peraturan tersebut juga tidak ada larangan khusus bagi rumah sakit mengambil darah dari lokasi lain.

Sementara itu, Kepala Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Garut, Rahmat Wijaya membenarkan jika ada 200 lebih labu darah yang kadaluarsa pada bulan September. Hal itu akibat tak terserap oleh bank darah di RSUD dr Slamet.

“Ya sudah dibuang saja. Untuk kami jelas merupakan kerugian yang cukup besar. Karena sulit mencari pendonor itu. Belum alat yang harus dikeluarkan,” kata Rahmat.

Jangka waktu penyimpanan labu, lanjutnya, maksimal selama satu bulan. Biasanya pasokan labu darah ke RSUD dr Slamet per bulannya mencapai 1.200. Namun pada September hanya 500 labu.

“Sisanya itu minta ke PMI Kabupaten Bandung. Karena kerja sama dengan dua PMI, jadi labu darahnya tidak terserap,” ujarnya.

Jika pun kekurangan, seharusnya pihak rumah sakit berkomunikasi dengan PMI Garut. Nantinya PMI Garut yang akan mencari kekurangan ke pihak luar.

“Kami juga sudah kerja sama dengan PMI Kota Bandung. Setiap ada kekurangan kami selalu penuhi. Kalau disebut kurang itu modus,” ucapnya.

Pihak rumah sakit seharusnya mengutamakan pasokan dari dalam daerah terlebih dulu. Menurutnya kerja sama dengan PMI Kabupaten Bandung dilakukan karena ketidaktahyan pihak rumah sakit.

“Kalau disebut kurang tidak juga. Hanya pada waktu tertentu saja karena pendonor kurang. Jika tidak ada kami yang harusnya meminta ke PMI kota lain. Bukannya rumah sakit,” katanya.

Sejak beberapa tahun lalu, pasokan darah ke RSUD dr Slamet tidak pernah terhambat. Pihaknya pun pada 2016 yang menyarankan agar RSUD dr Slamet yang bertipe B memiliki bank darah. Keberadaan bank darah menjadi salah satu solusi untuk penyediaan darah di rumah sakit.

“Jadi pasien tidak nyari-nyari darah ke PMI. Kalau kurang tinggal kontak kami, nanti dikirim langsung ke bank darahnya,” ujarnya.

Kekosongan pasokan darah sering dikeluhkan sejumlah pasien di RSUD dr Slamet. Pasien pun kerap mencari darah hingga ke luar rumah sakit.

Ogi Andriansyah (38), warga Karangpawitan menyebut jika dirinya sampai harus meminta bantuan dengan menyebar pesan di media sosial dan pesan instan agar mendapatkan darah golongan AB. Pasalnya saat itu ketersediaan darah di rumah sakit tidak tersedia.

“Waktu itu saudara saya dirawat dan butuh transfusi darah. Tapi kata pihak rumah sakit katanya enggak ada. Jadi saya harus nyari pendonor dulu,” kata Ogi melalui sambungan telepon, Jumat (20/10/17). (Tim GE)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI