Lagi, Menyoal Pembangunan Pasar Limbangan

PEMKAB,(GE).- Bupati Garut disarankan untuk memberikan sanksi kepada pihak PT. Elva Primandiri berupa penghentian kegiatan pembangunan revitalisasi Pasar Limbangan. Hal ini sesuai ketentuan pasal 99 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

Demikian salah satu poin saran yang dikeluarkan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, dalam suratnya yang ditujukan kepada Bupati Garut perihal “Saran Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Masyarakat terkait Dugaan Maladministrasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Limbangan Kabupaten Garut”. Surat tersebut dikirimkan Ombudsman tertanggal 16 November 2015 dengan nomor 0159/SRT/0182.2013/bd-04/XI/2015.

Adanya surat yang dikirimkan Ombudsman kepada Bupati Garut itu terungkap dalam acara konferensi pers yang digelar Garut Goverment Watch (GGW) bersama Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan (P3L), Senin (30/11/2015) di Sekretariat GGW di Jalan Sedahurip, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota.

Divisi Korupsi Politik dan Investigasi Hukum GGW, Yuda Ferdinan, mengatakan, dalam surat dari Ombudsman ini, Bupati juga diminta untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/Kep.02-BPMPT/2015 tentang Pencabutan Surat Izin Nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas nama PT Elva Primandiri untuk mendirikan bangunan Pasar Tradisional Limbangan.

“Selain itu, Ombudsman juga menyarankan agar Bupati memerintahkan instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum atas perintah penghentian sementara sebagaimana saran pada huruf a di atas.” Tegasnya.

Dijelaskannya, Ombudsman merekomondasikan agar pemerintahan daerah harus melaksakanan rekomondasan perihal tindak lanjut laporan penyelesaian masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam pelaksanan pembangunan revitalisasi Pasar Limbangan.

Rekomendasi yang dilekuarkan oleh Ombudsman tersebut sifatnya wajib dilaksanakan oleh Kepala daerah dalam hal ini bupati/wali Kota. Jika rekomendasi ini tidak dilaksanakan, sesuai perundang-undangan yang ada maka bupati/walikota maupun kepala daerah akan dilakukan pembinaan ulang dan selama proses pembinaan tersebut posisi Bupati akan digantikan oleh Wakilnya.

“Jika putusan PTUN dan Ombudsman tak diikuti Pemkab, maka akan ada sanksi yang bisa diberikan. Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 351 ayat 4 disebutkan kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat. Jika tak dilakukan, maka dalam ayat 5 dinyatakan bahwa kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya digantikan oleh Wakil Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk,” bebernya.

Sementara itu, Ketua P3L Basar Suryana, mengatakan, hingga saat ini PT Elva Primandiri selaku pengembang tak mengindahkan putusan tersebut. Pembangunan pasar pun masih dilakukan padahal BPMPT Kabupaten Garut telah mencabut surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Artinya, pengembang dan pemerintah tidak mengikuti putusan tersebut. Setelah izin dicabut harusnya tak membangun akan tetapi hingga saat ini pembangunan pasar masih terus berjalan.” Tukasnya.

Basar menyebutkan, dalam surat dari Ombudsman menyebut jika PT Elva Primandiri sudah melakukan perbuatan hukum. Selain itu, pengembang juga melanggar Perda nomor 8 tahun 2008 dan Perda 13 tahun 2012 karena telah mendirikan bangunan tanpa IMB.

“Dalam hal ini, Pemkab Garut juga telah melakukan pembiaran terhadap PT Elva yang tetap melanjutkan pembangunan. Bupati Garut pun telah lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan sehingga akhirnya Ombudsman pun memberikan saran berupa penghentian sementara seluruh kegiatan pembangunan pasar,” tandasnya.

Dibeberkannya, pihak pengembang juga menyalahi rencana awal pembangunan. Bentuk bangunan direncanakan menggunakan semi basement akan tetapi pada kenyataannya dibangun tanpa basement. Selain itu, warga pasar juga mengeluh soal harga kios. Kios harus dilunasi dalam 6 bulan dengan DP 30 persen. Padahal dulu janjinya lunas dalam 10 atau 15 tahun. Permasalahan lainnya, ada satu kios yang dijual ke beberapa orang sehingga terjadi keributan antar pedagang yang sama-sama merasa telah meiliki kios tersebut.

Lebih jauh Basar mengaku sangat khawatir dengan kondusifitas Limbangan saat ini. Kekhawatiran ini tidaklah berelebihan mengingat selama ini telah terjadi konflik antar warga di Limbangan akibat sikap pihak PT.Elva Primandiri yang tidak mematuhi aturan dan bertindak semaunya sendiri.

“Terakhir, pihak pengembang melakukan pengeboran sumur artesis di lokasi pembangunan pasar padahal sebelumnya sudah disepakti baik oleh camat maupun kepala desa agar tidak ada pembuatan sumur artesis. Namun kesepakatan itu tak dipenuhi oleh pihak Elva sehingga warga merasa tersinggung dan beramai-ramai mendatangi lokasi pembangunan pasar. Untung saat itu ada sejumlah tokoh masyarakat yang berhasil mencegah adanya aksi anarkis warga,” ucap Basar.

Menyikapi hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman, mengaku, putusan PTUN yang juga merupakan saran Ombudsman telah dilaksanakan Pemkab Garut. Pencabutan IMB telah dilakukan BPMPT kepada pengembang.

“Saya rasa putusan PTUN dan saran Ombudsman itu telah dilaksanakan oleh pak Bupati termasuk penghentian pembangunan pasar serta pencabutan IMB. Kalaupun di lapangan masih terjadi pembangunan pasar, instansi berwenang yakni Disperindag dan Satpol PP bisa turun langsung mengatasinya,” tegasnya. (Tim GE)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN