Kupon Infaq Diedarkan di Masyarakat, Warga Garut Pertanyakan Kapasitas Baznas

SALAH seorang warga menunjukkan kupon infaq yang disebarkan Baznas Garut ke tiap warga.*

GARUT, (GE).- Edaran kupon infaq dari Baznas Garut dipertanyakan warga. Warga berpendapat Baznas tidak berhak melakukan pungutan dengan cara menyebar kupon infaq seperti sekarang. Dengan disebarnya kupon infaq seakan ada kewajiban bagi semua warga.

“Saya dapat kupon dari RT. Katanya untuk infaq. Masa infaq ditentukan nominalnya,” ujar Asep Suharja, Warga Kampung Cianten, Desa Cigawir, Kecamatan Selaawi Garut, Minggu (11/6/17).

Asep menyayangkan cara-cara yang dilakukan oleh Baznas Garut. Dengan menggunakan kepanjangan aparat setempat, pungutan infaq itu seakan-akan menjadi wajib.


Ungkapan serupa dikeluhkan oleh, Warman, warga Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Menurutnya, baru kali ini ada infaq yang ditentukan nominalnya.

“Baznas ini tahu ga sih arti infaq. Masa ada infaq ditentukan nominalnya,” ujarnya.

Menurutnya infaq itu beda dengan zakat yang sudah ada takarannya. Kalau infaq, kata dia, ya seikhlasnya saja.

“Kalau caranya seperti ini kapasitas Baznas patut dipertanyakan,” kata Warman.

Sementara itu, Ketua RW 03, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Rosman, mengaku dirinya menerima edaran kupon infaq Rp 2.500 yang digulirkan Badan amil zakat nasional (Baznas) kabupaten Garut dari desa setempat. Sebenarnya ia sempat ragu untuk menyebarkan kupon itu pasalnya tak memiliki landasan hukum yang kuat.

“Tahunya pas saya ke desa diminta untuk membagikan kupon infaq kepada tiap warga, tidak pernah ada sosialisasi juga,” ujar Rosman.

Ramai di masyarakat terkait kupon infaq Rp 2500, salah seorang staf Baznas, Anang Hidayat, mengaku tidak tahu menahu mengenai besaran harga kupon tersebut. “Soal landasan hukum besaranannya (Rp 2.500) mungkin pimpinan yang lebih tahu,” ujarnya, Jumat (09/07/2017).

Menurutnya program tersebut merupakan terobosan yang dilakukan Baznas Garut bagi masyarakat yang akan menyalurkan infaqnya agar lebih mudah dan tepat sasaran. “Jadi bukan zakat, tapi infaq, memang baru pertama kali dicoba, kuponnya sudah didistribusikan ke tiap kecamatan hingga RT-RW, dan nanti ditarik selepas lebaran,” ujarnya.

Menurutnya pembuatan kupon infaq Rp 2.500 mengaju pada Undang-undang No. 23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat. Selain itu, besaran Rp 2.500 per kupon, merujuk pada intruksi dari pemerintah daerah Garut. “Kalau soal besarannya Rp 2.500 itu mungkin pimpinan yang lebih tahu,” kata dia, tanpa menyebutkan landasan hukum besaran uang infaq Rp 2.500.

Terobosan dibuatnya kupon infaq itu kata dia, semata-mata untuk mengakomodasi permintaan bantuan bagi masyarakat yang tidak bisa dipenuhi melalui zakat. “Masa pembangunan mesjid atau pesantren dari zakat kan tidak boleh, makanya dibuatlah kupon itu,” kata dia.

Anang menegaskan pembuatan kupon itu bukan merupakan paksaan, sehingga tidak benar jika aparat desa hingga RT-RW memaksa warga untuk berinfaq. “Yang mau silahkan, kalaupun tidak tidak masalah,” ujarnya. (Farhan SN)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI