Krisis DAU, Dana Sertifikasi Guru “Diéclok” untuk Bayar Gaji PNS ?

TARKI, (GE),- Menyusul keputusan Pemerintah pusat menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU), Pemkab Garut mengambil beberapa opsi, salah satunya menunda pembayaran gaji PNS selama empat bulan.

Opsi lainnya, membayar gaji PNS, dengan menunda pembayaran kepada para pemborong. Kini tersiar kabar dana sertifikasi para guru akan “dieclok” atau dipinjam untuk bayar gaji PNS. Padahal tunjangan guru bernama sertifikasi itu kini dihentikan pembayarannya oleh pemerintah pusat.

Hal itu dikarenakan sisa anggaran sertifikasi para guru di Kabupaten Garut pada Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 masih cukup banyak, yakni Rp. 171 milyar.

” Sertifikasi guru dihentikan oleh pemerintah pusat, karena masih ada sisa sebesar itu. Namun sisa itu sudah dipake gaji PNS sebesar Rp. 124 milyar untuk 1200 PNS yang baru diangkat kemarin,” ungkap peneliti dari Masyarakat Peduli Anggaran (Mapag), Haryono, Selasa (13/09/ 2016).

Hal ini kata Haryono, yang mungkin menjadi salah satu beban cukup berat bagi Pemkab Garut, terkait dengan ditundanya DAU pada tahun ini.” Sertifikasi kan hak guru? Nah apakah hal ini pula yang menjadi beban pada pengelolaan anggaran, dari mana harus menggantinya? tanya Haryono.

Mantan Anggota DPRD Garut itu, meminta Pemkab Garut untuk jujur dan terbuka soal pengelolaan keuangan daerahnya. Sebab katanya pula, kalau hanya persoalan DAU, seharusnya pemerintah tak perlu kelimpungan seperti sekarang.

” Kan DAU ini hanya menyangkut belanja pegawai dan Pemerintah pusat tidak membantai belanja langsung dan belanja tidak langsung,” ujarnya.

Kepada sejumlah wartawan, Haryono menggambarkan posisi APBD Garut Tahun ini yang besarnya Rp. 3,7 trilyun, diperkirakan baru terpakai Rp. 1,7 trilyun, atau sekitar 42 persen hingga September ini.

” Artinya benar apa yang dikatakan Bupati, bahwa uang kita ini masih banyak. Oleh karena itu tak perlu repot kalau hanya DAU, uang masih banyak, segera pergunakan,” tandasnya.

Selanjutnya kata mantan anggota dewan yang dikenal tegas ini, berharap kepada sudah saatnya Legislatif membuka ruang aspirasi untuk menghindari fitnah dan dugaan-dugaan yang salah. Menurutnya, momentumnya sangat tepat di saat akan melakukan perubahan anggaran.

” Saya harap bukan hanya pemerintah yang harus terbuka, melainkan dewan pun harus menggeliat sesuai tupoksinya. Fungsi dewan sebagai budgeting dan pengawasannya pergunakan sekarang. Sebab hari ini akan sangat menentukan untuk pengelolaan tahun berikutnya. Kalau hanya diam, lebih baik dewan bubar saja,” tegasnya.

Disebutkannya, hingga saat ini pihaknya belum melihat langkah dewan yang signifikan dalam menyikapi persoalan yang dihadapi pemkab Garut saat ini. (Dief)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN