KPU Garut Dituding Hilangkan Berkas Pasangan Agus-Imas, Benarkah?

GARUT – Ditetapkan sebagai salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Garut yang tidak memenuhi syarat, Agus Supriadi dan Imas Aan Ubudiah mengupayakan berbagai cara agar bisa ikut berpartisipasi dalam ajang Pilkada Garut. Sebagai bentuk keseriusannya, tim Pasti melayangkan gugatan ke Panwaslu Garut. Bahkan tim Pasti menuding KPU Garut telah menghilangkan dokumen persyaratan pasangan Agus-Imas.

“Ini kan ada tanda terimanya. Masa waktu penetapan jadi ga ada. Jadi berkas yang saya berikan dikemanakan? ” ujar Agus Supriadi, di tempat kediamannya, Selasa (13/2/18).

Selain itu, Agus menuding, KPU Garut telah melanggar Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, pasal 180 ayat 2 jabatan dan kewenangannya menghilangkan berkas calon. Sehingga hilangnya hak politik warga negara. Ancamannya 36 bulan penjara.


“Hak politik saya dijegal oleh KPU. Masa calon lain yang bermasalah diloloskan saya tidak,” kata Agus.

Saat disinggung terkait subsider yang belum dibayarkan, Agus mengaku semuanya sudah diurus sejak awal tahun 2017. Adapun keterlambatan dalam prosesnya itu bukan kesalahan calon.

“Jangan semua persoalan disalahkan untuk calon. Kalau prosesnya lambat salahkan lembaga yang mengurusnya. Bukan calon,” tandasnya.

Ia mencontohkan, Iman Alirahman, Rudy Gunawan, Dedi Hasan dan Helmi Budiman mereka semuanya belum menyerahkan surat pengunduran diri karena masih berproses. Tapi pada kenyataannya mereka diloloskan.

“Kenapa hanya saya yang tak lolos. Seharusnya mereka juga sama nasibnya,” ucap Agus.

Ia berharap, upaya hukum yang ditempuhnya bisa membuahkan hasil. Sehingga keputusan KPU bisa berubah. Sehingga pasangan Pasti bisa ikut Pilkada.

Sementara itu, Komisioner Divisi Teknik KPU Garut Lia Juliasih, menegaskan pasangan Agus-Imas dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) tidak ada satu dokumen saja. Surat keterangan dari Bapas (Balai Pemasyarakatan) bahwa yang bersangkutan (Agus) sudah tidak menjalani pembebasan bersyarat.

“Hanya satu lembar saja sebenarnya. Namun karena itu syarat yang vital maka yang bersangkutan dinyatakan TMS,” ucap, Lia kepada wartawan di Gedung Intan Balarea, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (13/2/2018).

Lia pun membantah jika KPU dituding menghilangkan berkas. Pasalnya dalam setiap proses pendaftaran dan tahapan Pilkada selalu diawasi Panwaslu.

“Tidak benar lah, tak mungkin KPU menghilangkan berkas. Kan setiap tahapan diawasi Bawaslu,” pungkasnya. (Mahesa Hastama Ibrahim)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI