Korban Banjir Bandang Merasa Kecewa, Ratusan Juta Dana Jadup Diduga Raib?…

GARUT, (GE).- Sejumlah warga korban banjir bandang yang terjadi September lalu di Kabupaten Garut, Jawa Barat,  mengaku kecewa. Pasalnya, uang jatah hidup (jadup) yang mereka terima tidak sesuai dengan ketentuan. Uang jadup yang merupakan bantuan pihak Kementerian Sosial (Kemesos) RI itu seharusnya diberikan untuk setiap jiwa. Namun pada kenyataannya bantuan yang mereka terima hanya dihitung per kepala keluarga (KK). Karena itu, mereka menilai telah terjadi penyelewengan dalam penyaluran uang jadup tersebut sehingga yang sampai kepada mereka tidak sesuai ketentuan.

Elis (45), warga RT 4 RW 12, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, termasuk yang mengaku kecewa dengan penyaluran bantuan jadup yang menurutnya tak sesuai dengan ketentuan. Dikatakan Elis, sebelumnya warga mendapatkan pemberitahuan bahwa jadup akan diberikan kepada tiap jiwa yang menjadi korban bencana banjir bandang. Namun pada kenyataannya, bantuan yang diterima hanya untuk jatah satu orang tiap KK.

“Di keluarga saya kan ada 3 jiwa yang seharusnya sesuai ketentuan mendapatkan bantuan jadup sebesar Rp 2,7 juta karena tiap jiwa seharusnya menerima bantuan Rp 900 ribu. Namun pada kenyataannya, keluarga saya hanya mendapatkan bantuan jadup Rp 900 ribu saja,” ujar Elis, Rabu (8/3/17).


Karena merasa heran, Elis pun mencoba menanyakan kepada warga lainnya yang juga mendapatkan bantuan jadup. Ternyata mereka pun sama, hanya mendapatkan bantuan Rp 900 ribu per KK. Hal ini membuat warga geram sehingga mereka memutuskan berkumpul di rumah salah satu warga untuk membahasnya.

Lebih jauh Elis mengungkapkan, yang membuat warga lebih kaget lagi, ternyata para korban banjir bandang di Keluarahan Jayawaras dan Pakuwon mendapatkan bantuan jadup per jiwa.

“Kami sudah menanyakan kepada korban banjir bandang di keluarahan lain yang juga mendapatkan bantuan jadup. Ternyata mereka mendapatkan bantuan sesuai jumlah jiwa, bukan berdasarkan KK. Tentu saja kami merasa kecewa karena telah dianaktirikan,” tandas Elis.

Karena itu, kata Elis, warga menduga telah terjadi penyelewengan bantuan jadup oleh pihak tertentu dalam jumlah sangat besar. Di RW 12 terdapat 11 KK korban banjir dengan jumlah jiwa mencapai sekira 80 orang. Sedangkan bantuan yang diberikan hanya untuk 11 jiwa sesuai jumlah KK .

“Seharusnya di RW ini ada 80 jiwa yang mendapatkan bantuan dengan nilai Rp 900 ribu per jiwa. Namun yang diterima hanya untuk 11 orang, sehingga ada yang tidak kebagian sebanyak 79 orang. Kalau yang 79 ini dikali Rp 900 ribu, berarti uang bantuan yang tak sampai atau diselewengkan mencapai Rp 71,1 juta,” katanya.

Ketua RW 12, Keluarahan Paminggir, Ade Ici, membenarkan tiap KK yang menjadi korban banjir bandang di wilayahnya hanya mendapatkan bantuan jadup per KK yaitu Rp 900 ribu. Dia pun mengaku tak habis mengerti kenbapa hal itu bisa terjadi.

“Saya juga tak tahu apa alasannya warga kami hanya diberi bantuan jadup Rp 900 ribu per KK. Padahal di kelurahan yang lain, bantuan diberikan untuk tiap jiwa sebesar Rp 900 ribu,” katanya.

Ade mengaku tidak tahu apa yang menjadi alasan sehingga korban banjir bandang yang ada di daerahnya ini tidak sama dlam mendapatkan bantuan jadup. Dirinya pun hingga sejauh ini belum sempat menanyakan hal itu baik kepada pihak kelurahan maupun ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Garut terkait hal itu.

Hal serupa menimpa korban banjir bandang di RW lainnya di Kelurahan Paminggir. Seperti diungkapkan Ketua RW 11, Koko,  dari 17 KK yang menjadi korban banjir bandang di wilayahnya, bantuan jadup yang diterima juga hanya dihitung per KK.

“Tidak hanya di RW 12, di RW kami juga sama. Bantuan yang diterima hanya Rp 900 ribu per KK. Padahal di kelurahan yang lain, Rp 900 ribu itu untuk tiap jiwa,” terang Koko.

Padahal, kata Koko, pada saat pelaporan korban banjir bandang dan pengajuan bantuan, sudah sangat jelas yang dicantumkan itu jumlah KK beserta jumlah jiwa.

Koko mengaku sudah mencoba mempertanyakan hal itu kepada pihak kecamatan. Namun, katanya, pihak kecamatan pun tak bisa berbuat banyak.  Karena hal itu sudah menjadi ketetapan yang tak bisa dirubah lagi. (Tim GE)***

Editor : SMS

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI