Kontestan Pilkada Garut, Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi Sara

GARUT – Kontestan Pilkada Garut menyatakan menolak terhadap tindakan politik uang dan politisasi Sara. Kegiatan itu diselenggarakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut di Hotel Sumber Alam, Jalan Raya Cipanas, Garut, Jawa Barat.

Empat pasangan calon yang dihadiri oleh tim pemenangan masing-masing, menyatakan menolak terhadap praktik politik uang dan politisasi Sara. Bahkan mereka berkomitmen akan membantu tugas Panwaslu dalam mengawasi praktik politik uang dan politisasi Sara.

“Sejak awal tim Ihsan Masagi telah berkomitmen untuk menumpas praktik politik uang dan Sara. Jadi deklarasi ini menjadi jalan terang bagi Ihsan Masagi untuk menjalankan politik yang bersih dan amanah,” ujar perwakilan Tim Ihsan Masagi, Agus Indra Arisandi di hadapan sejumlah Panwascam se Kabupten Garut.


Agus menyatakan dukungan terhadap langkah Panwas Garut, yang telah menginisiasi kegiatan tolak politik uang dan politisasi Sara. Agus mengaku Pilkada Garut kali ini akan rentan dengan praktik politik uang dan politisasi Sara.

Ungkapan yang sama diutarakan perwakilan dari pasangan nomor urut 1, tim pemenangan yang menamakan diri RGHB ini mengaku mendukung dengan langkah yang dilakukan Panwaslu Garut. “Intinya kita sangan mendukung langkah ini. Selain itu kita pun akan memberikan contoh berpolitik yang sehat,” ujar, Yousef yang bertindak sebagai perwakilan tim RGHB.

Selain itu, tim pemenangan nomor urut 4 dan nomor urut 3 melontarkan ucapan yang sama. Usai melakukan deklarasi pendukung pasangan calon turut membubuhkan tandatangan di atas spanduk yang bertuliskan tolak politik uanh dan politisasi Sara.

Sementara itu, Komisioner Panwaslu Garut, Asep Burhan, mengatakan deklarasi ini merupakan amanat undang-undang dan aturan-aturan yang menegaskan politik uang dan politisasi Sara adalah pelanggaran. Sehingga nantinya para calon dan tim kampanye tahu kalau politik uang dan politisasi Sara sangat dilarang. Bahkan dapat menggugurkan pencalonan yang bersangkitan.

“Kalau praktiknya dilakukan secara masif dan sistematis tentu saja bisa menggugurkan pencalonan seseorang. Saya berharap semua pasangan calon bisa memahami terkait larangan politik uang dan politisasi Sara,” ujar Asep.

Menurut Asep, selain itu pasangan calon dan tim pemenangan diancam dengan kurungan penjara jika terbukti melakukan politik uang dan politisasi Sara. Maka sebelum terjadi Panwaslu Garut mengingatkan kepada para calon dan tim kampanye agar melakukan politik bersih agar Pilkada bisa sukses tanpa ekses.

Asep menambahkan, jika politik uang dan politisasi Sara dihindari oleh semua calon, niscaya akan menghasilkan demokrasi yang bersih. Sehingga akan melahirkan pemimpin yang berkualitas dan bertanggungjawab. (Farhan SN)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI