Komisioner KPU Garut: Hak Pilih Pasien Rumah Sakit Belum Terlindungi Secara Hukum

Suasana rapat kerja pengawasan tahapan DPTHP Pileg Pilpres 2019 yang di selenggarakan Bawaslu Kabupaten Garut, di Hotel Santika, Garut, Jumat (16/11/2018)/ foto: Ucheu Walet/GE.***

GARUT, (GE).- Menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 beberapa program tengah digulirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), mulai dari penggunaan sistem aplikasi sistem data pemilih (Sidalih) hingga program gerakan melindungi hak pilih (GMHP).

Menurut komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut, Djudju Nuzaludin, program-program tersebut, bertujuan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat yang memiliki hak pilihnya dalam pilpres maupun pileg.

“Tetapi dibalik program-program tersebut, justru ada sekelompok masyarakat yang sampai saat ini belum diatur dalam aturan manapun untuk bisa memberikan hak pilihnya saat hari pencoblosan,” ungkapnya.

Djudju Nuzaluddin yang merupkan komisioner KPU Kabupaten Garut, bidang perencanaan dan data, menyebut kelompok masyarakat tersebut ialah pasien rumah sakit yang sedang di rawat.

“Dari hasil penelitian kami (KPU Garut/red.) dalam satu hari di salah satu rumah sakit di Kabupaten Garut, ada ratusan pasien yang sedang dalam perawatan. Di suatu hari, saya hitung jumlah pasien dan yang mengantarnya. Dari data yang saya dapat itu jumlahnya sebanyak 1200 orang. Itu hanya di satu rumah sakit saja, belum lagi di rumah sakit lain dan puskesmas-puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Garut,” katanya, Jumat (16/10/2018).

Ditambahkannya, berbeda dengan masyarakat binaan yang berada di lembaga pemasyarakatan (lapas), hak pilih mereka sudah diatur dalam undang-undang.

“Justru pasien rumah sakit ini yang harus menjadi bahasan kita sebagai penyelenggara pemilu,”  ungkap Djudju, usai memberikan materi dalam agenda rapat kerja pengawasan tahapan DPTHP Pileg Pilpres 2019 yang di selenggarakan Bawaslu Kabupaten Garut, di Hotel Santika, Garut, Jumat (16/11/2018).

Dikatakannya, ada beberapa usulan yang masuk, diantaranya para pasien dan yang mengantarnya itu bisa mencoblos di TPS terdekat dengan lokasi rumah sakit. Tetapi ketersediaan surat suara untuk para pasien itu tidak tersedia.

“Selain surat suara yang jumlahnya hanya 2 persen, surat suara cadangan tersebut hanya untuk mengganti surat suara yang rusak,”  tandasnya.

Menurut Djudju, hingga saat ini pihak penyelenggara pemilu, KPU maupun Bawaslu Kabupaten Garut terus membahas permasalahan tersebut.

“Ini semua akan menjadi bahan usulan kita ke KPU RI. Mudah-mudahan akan ada jalan keluarnya, agar semua warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih bisa menyalurkan pilihannya,” pungkasnya. (Ucheu Walet)***

Editor: ER.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI