Kisruh Pasar Limbangan, Pemkab Garut Terancam Denda Rp 1 Triliun

PEMKAB,(GE).- Kisruh pasar Limbangan terus bergulir,akhirnya sampai pada pertemuan empat pilar.Pertemuan empat pilar tersebut, ialah pertemuan antara pihak Pemkab Garut, Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan (P3L), PT. Elva Primandiri, dan Warga Sindanganom Limbangan.Pertemuan ini bukannya tidak mengalami hambatan, saat pertemuan pertama yang bertempat di gedung Setda Garut, ternyata ditunda, ketidakhadiran perwakilan P3L adalah alasan utama penundaan pertemuan tersebut. Akhirnya pada hari Jum’at (12/02/2016) pertemuan empat pilar itu bisa dilaksanakan.

Pertemuan yang dimoderatori langsung oleh Bupati Garut, H. Rudy Gunawan, awalnya berjalan kondusif. Warga Sindang Anom menyampaikan sembilan poin permasalahan yang selama ini dianggap merugikan. Isi dari sembilan poin yang diajukan warga tersebut diantaranya terkait letak genset yang tidak tepat, karena terlalu berdekatan dengan rumah warga Sindanganom. Selain itu, sampah dan sumur airpun menjadi bagian dari keberatan warga kepada pihak PT. Elva Primandiri.

Di tengah tengah suasana pertemuan empat pilar tersebut, tiba-tiba pihak Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan (P3L), melakukan protes. Mereka beralasan, jika pertemuan itu merupakan bentuk adu domba sesama pedagang pasar Limbangan.Karena ternyata selain empat pihak yang diundang, ada forum pedagang pasar Limbangan non P3L yang ikut hadir. Akibatnya, kondisi sdikit memanas, bahkan semua anggota P3L melakukan aksi walk out.

Elva Waniza, sebagai direktur utama PT. Elva Primandiri yang selama ini mengerjakan pembangunan pasar, berjanji akan memprioritaskan sembilan poin tuntutan dari warga Sindanganom tersebut. Ia berjanji akan melakukannya secara bertahap.

Sementara itu, Bupati Garut H.Rudy Gunawan, akan memberikan waktu selama satu minggu kepada PT. Elva Primandiri untuk membuat kesepakatan dengan warga Sindanganom.Selain itu, Bupati juga menyarankan agar pihak PT Elva terus menjalin silaturami dengan berbagai pihak, khususnya warga Sindanganom.

“Kita menyarankan kepada PT Elva, agar terus menjalin slaturahmi dengan semua pihak, khususnya warga Sindanganom,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua P3L, Basar Suryana yang melakukan walk out dari ruangan pertemuan,’keukeuh’ berpegang pada hasil putusan pengadilan.

“Sudah jelas dalam putusan pengadilan. Pembangunan pasar tak sesuai dengan aturan seperti IMB, dan tanpa disertai Analisa Masalah Dampak Lingkungan (Amdal),” tukasnya.

Sementara itu, Dudeh selaku Ketua Komis D DPD Garut menyampaikan, semua pihak harus berembuk dan duduk bersama. Persoalan serumit apapun jika diselesaikan melalui musyawarah pasti selesai terlebih pembangunan Pasar Limbangan hampir tuntas.

“Pemkab Garut harus memberikan kerugian sebesar Rp. 1 Triliun jika memutuskan kontrak dengan perusahaan. Dan alternative itu sama sekali bukan jalan keluar. Selesaikan lewat rembuk bersama. Namun demikian persoalan ini menjadi pembelajaran di kemudian hari. Segala sesuatunya harus disiapkan Pemkab Garut secara menyeluruh,” pungkasnya. (Useu G ramdani/ Syamsul)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN