“Keukeuh” Ingin Jadi PNS, Ribuan Guru Honorer Gelar Aksi 232

JAKARTA, (GE).- Perjuangan para guru honorer seolah tak pernah padam. Baru-baru ini ribuan honorer se Indonesia kembali melakukan aksinya yang mereka sebut “Aksi Honorer 232.”  Dengan agenda tuntuntan yang sama seperti aksi aksi sebelumnya, beberapa hari yang lalu unjuk rasa kembali digelar di depan kantor Kemenpan RB. Kamis (23/02/2017).

Tuntutan para pengunjuk rasa “keukeuh” meminta agar pemerintah mengangkatnya menjadi seorang PNS tanpa tes. Disamping itu para honorere juga menuntut dibatalkankannya PP tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan melanjutkan Revisi UU ASN.

Dalam aksi kali ini, Politisi Demokrat Hj. Siti Mufattahah, yang baru tiba dari Garut,  langsung menemui para peserta aksi 232. Dalam orasinya di hadapan ribuan massa honorer. Hj. Siti menyampaikan dukungannya kepara para honorer, serta berjanji mendorong pemerintah khususnya Kemen PAN RB untuk memberikan pertimbangan yang lebih bijaksana.


“Sangat pantas bila merevisi kembali substansi dari PP tentang PPPK. Saya akan berupaya mendorong agar honorer yang masa kerjanya sudah lama tidak perlu untuk ditesting ulang. Sebaiknya pengalaman dan masa kerja menjadi bahan pertimbangan dan pengecualian.” Tutur Siti, saat menyampaikan oraisnya di hadapan ribuan peserta aksi, Kamis (23/2/2017).

Orasi Hj.Siti Mufattahah yang nerupakan salah seorang anggota Komisi IX DPR RI itu, disambut hangat peserta aksi. Saat orasi dan setelahnya, Hj. Siti mendapatkan aplaus dari para demonstran yang mayoiritas datang  dari Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Garut. Terang saja, suasana saat itu menjadi riuh rendah.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, komunikasi dan informasi publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemen PAN RB) Drs.Herman Suryatman, M.Si., mengaku prihatin dengan apa yang menimpa pada guru nonorer selama ini.” Kami sebenarnya prihatin terhadap para honorer eks Kategori II ini, ” tukasnya .

Dijelaskannya, saat ini mekanisme pengangkatan pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), masih mengacu pada Undang – Undang Aparatur Sipil Negara No.5 Tahun 2014 (UU ASN) .

“Oleh karenanya, saat ini pemerintah tengah bersiap meluncurkan peraturan pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) . Dalam PP tersebut, ASN hanya mengenal PNS dan PPPK. Untuk itu bagi yang berusia 35 tahun ke bawah bisa mengikuti testing CPNS secara online. Sedangkan bagi yang berusia di atas 35 tahun bisa mengikuti tes seleksi PPPK .” Jelasnya.

Ditambahkannya, khusus untuk keduanya dikembalikan kepada daerah. Apakah daerah membuka formasi atau tidak. Bila daerah mengusulkan formasi berdasarkan analisis jabatan, maka mereka berkesempatan mengikuti seleksi CPNS yang dibawah 35 dan PPPK untuk yang berusia 35 keatas.

Terkait dengan adanya revisi Undang Undang ASN yang diparipurnakan tanggal 23 Januari 2017 oleh DPR RI. Herman menjelaskan, hingga saat ini pemerintah masih belum menyetujui adanya Revisi UU ASN. Pasalnya, presiden belum menandatangani surat untuk membahas melalui panitia khusus bersama DPR RI terkait Revisi UU ASN itu.

“Selain itu, turunan dari UU ASN saja terdapat setidaknya 19 Rancangan Peraturan pemerintah yang masih dibahas di Kemanpan RB. Sementara yang terkait dengan PPPK saat ini sudah selesai diharmonisasi dan sudah berada di Sekretariat negara (Setneg).” Urainya.

Menanggapi hal itu, Kusnadi (47), salah seorang peserta Aksi asal Garut menyayangkan sikap pemerintah. Ia mempertanyakan, kenapa tidak memperhatikan Honorer yang usia dan masa pengabdiannya sudah lama.

“Sangat disayangkan, saya sendiri mengabdi menjadi guru honorer sudah puluhan tahun. Masa dirinya harus menyandang status pensiunan honorer.” keluhnya.

Kusnadi menilai, Pemerintah kurang adil dan bijaksana dalam menyikapi kondisi honorer di lapangan. Pengabdiannya selama puluhan tahun tseolah ridak dianggap sama sekali. Padahal, menurutnya tugas dan kewajiban honorer sama saja dengan yang menyandang status PNS.

” Kami ini sudah diuji dengan berbagai kurikulum. Mulai dari KBK, KTSP hingga Kurtilas. Kami juga sudah diuji dengan UKG, bahkan ada yang sudah tersertifikasi pengalaman mengajar dan pendidikan mumpuni dari berbagai universitas. Sungguh menyakitkan, semua itu sama sekali tidak dianggap berkualitas oleh pemerintah, masa bakti kami bahkan nyaris dianggap tidak ada.” Tuturnya, seraya menitikan air mata. (TAF Senopati) ***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI