Ketua Umum LPKSM Al-Badar Perjuangan Ingin Pejabat OJK Siap Menghadapi Masyarakat

Menurut Katua Umum LPKSM AL-Badar Perjuangan, Vinartie Sapta Arini R. S.Sos., saat melakukan dialog dengan pejabat Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Jakarta, belum lama ini.

GARUT, (GE).- Setelah melayangkan Surat Permohonan kepada BPKN untuk mempertemukan (mengkonfrontir) antara pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan masyarakat (konsumen) dan manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) BMT CSI Group, Ketua Umum LPKSM Al-Badar Perjuangan, bersama perwakilan anggota lainnya mendatangi kantor BPKN, Rabu (16/08/2016).

Menurut Katua Umum LPKSM AL-Badar Perjuangan, Vinartie Sapta Arini R. S.Sos, kedatangannya kali ini akan melakukan dialog dengan pejabat OJK, serta mengklarifikasi kebenaran terkait berita yang isinya adalah pernyataan miring OJK. Dalam pemeritaan tersebut diantaranya menyebutkan KPPS BMT CSI Group di beberapa media online, belum lama ini. Sehingga hal itu sudah sangat meresahkan masyarakat.

“Sayangnya, pejabat OJK yang bersangkutan tidak hadir di kantor BPKN. Sehingga perwakilan dari LPKSM Al-Badar Perjuangan yang datang bersama ratusan warga tersebut, hanya di temui oleh pejabat BPKN.” Ungkap Vinartie

Hal tersebut tentu saja membuat kecewa Vinartie. Pasalnya hingga saat ini, permasalahan yang timbul akibat dari pernyataan negatif salah seorang Pejabat OJK tersebut membuat resah masyarakat. Kuhususnya masyarakat yang menjadi mitra KPPS BMT CSI Group, belum bisa terselesaikan.

Vinartie menilai, jika pejabat OJK yang bersangkutan sangat tidak kooperatif. Alih-alih melayani masyarakat, malah membuat kecewa.

“Seharusnya pejabat OJK menemui masyarakat. Hari itu sebanyak 200 orang yang menggunakan 3 bis yang datang dengan membawa rasa kepenasaran akan kebenaran berita yang isinya membuat resah warga, ternyata tidak tidak mau menemui,” sesalnya.

Vinartie menambahkan, jika tidak mempunyai bukti yang kuat, pihak OJK janganlah memberikan pernyataan yang memojokan seseorang ataupun lembaga. Terlebih, OJK adalah salah satu lembaga negara yang harus mempunyai kode etik dan aturan kerja.

“Kami menunggu itikad baik dari pejabat OJK yang sudah mengatakan hal salah mengenai KPPS BMT CSI Group yang mengatakan jika KPPS BMT CSI sudah merugikan ribuan masyarakat. Jika itu semua memang benar, kami ingin tahu sumber datanya yang jelas. Jangan asal ngomong saja, mudah-mudahan saja di waktu mendatang pihak OJK bersedia berdialog dengan pihak kami dan Manajemen KPPS BMT CSI. Tetapi jika tetap tidak mau juga menemui kami, maka dalam waktu dekat ini akan segera melakukan audensi dengan DPR. “ Tegasnya. (Useu G Ramdani)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN