Ketua Paguyuban UPTD Pendidikan Garut : “Pengurangan UPTD Akan Menyulitkan”

DISDIK, (GE).- Rencana pengurangan jumlah instansi menyusul terjadinya perubahan Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Pemkab Garut dikeluhkan beberapa pihak terkait, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Garut.

Pengurangan yang terjadi pada jumlah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan, merupakan perubahan yang banyak mendapat sorotan. Pasalnya dinilai akan berdampak pada kinerja.

Ketua Paguyuban UPTD Pendidikan Kabupaten Garut, Engkur, mengatakan rencananya jumlah UPTD Pendidikan di Kabupaten Garut akan dirampingkan menjadi 10 UPTD saja, daru sebelumnya UPTD di Garut ada 42.


“Ya, rencananya dari 42 UPTD Pendidikan se Kabupaten Garut, akan dikurangi menjadi 10 UPTD. Jika rencananya ini jadi dilaksanakan, nantinya satu UPTD akan memegang beberapa kecamatan dan ini tentu akan sangat menyulitkan,” ujar Engkur, Selasa (15/11/2016).

Diungkapkannya, saat ini jumlah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Garut mencapai 1.500 lebih. Banyak SD yang terletak di daerah pelosok sehingga akan sangat menyulitkan jika jumlah UPTD jadi dikurangi.

“Kalau UPTD tetap harus dikurangi, paling tidak jumlahnya menjadi 30 atau 20. Jika hanya 10, ini terlalu sedikit dan akan sangat sulit dalam melakukan pengawasan dan koordinasi.” Tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Garut, Asep D Maman, menyebutkan, berdasarkan rapat paripurna, jumlah UPTD memang akan dikurangi menjadi 10. Namanya pun diganti menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT).

“Hasil rapat paripurna beberapa bulan yang lalu memang untuk jumlah UPT tidak termasuk dalam pasal di Perda SOTK yang telah disepakati dalam rapat Paripurna. Akan tetapi dari hasil rapat pimpinan untuk pengesahan SOTK maka UPT berjumlah 10,” jelasnya.

Asep menyebutkan, pihaknya beberapa waktu lalu telah menerima permintaan dari pihak Dinas Pendidikan agar dilakukan pengkajian ulang terkait rencana pengurangan jumlah UPTD Pendidikan.

“Dari Disdik memang sudah ada komunikasi dengan kami (DPRD Garut/red.) agar Perda SOTK dikaji ulang. Nantinya sekolah yang ada di bawah Kemenag juga akan ada dalam pengawasan UPT. Makanya Disdik meminta untuk dikaji lagi karena hal ini dianggap akan sangat memberatkan kinerja,” katanya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI