Kesadaran Menyetor Pajak Dinilai Rendah, Sekda Peringatkan Para Pengusaha Hotel dan Restoran

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Ali Rahman.

GARUT, (GE).- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Iman Alirahman, menyesalkan masih tingginya kebocoran pajak dari para pengusaha hotel dan restoran di Garut. Diakuinya, hal ini menyebabkan pendapatan asli daerah (PAD) Garut tidak maksimal.

“Kami mengajak kepada para pengusaha hotel dan restoran di Garut untuk jujur dalam menyetorkan pajak. Sejauh ini pendapatan asli saerah (PAD) dari pajak hotel dan restoran masih rendah,” katanya, Selasa (11/7/2017).

Dijelaskannya, dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kontribusi dari jasa dan perdagangan mencapai Rp 22 triliun. Artinya tingkat kesadaran pengelola hotel dan restoran sebagai wajib pajak masih sangat rendah.


“Saat ini Pemkab Garut membutuhkan dana fiskal yang tingggi. Dari total APBD sebesar Rp 3,7 triliun, 80 persen lebih merupakan dana transfer dari pemerintah pusat. Ini menunjukan betapa masih sangat minimnya PAD yang dihasilkan Garut,” ungkapnya.

Menurutnya, pada tahun ini (2017) target PAD Garut hanya mencapai Rp 450 miliar. Dari total PAD tersebut kontribusi dari retribusi pajak hotel dan restoran masih dibawah 40 persen atau sekitar Rp 110 miliar. Sisanya, bersumber dari rumah sakit dan Puskesmas.

Ditegaskannya, jika para pengusaha hotel dan restoran masih tetap membandel, maka pihaknya terpaksa akan bersikap tegas. Pihaknya telah menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum.

“Para pengusaha yang tak taat membayar pajak bisa dipidanakan. Saat ini kita telah menggandeng Kepolisian dan Kejaksaan untuk memantau permasalahan pajak tersebut,” tandasnya.

Menyikapi permaslahan ini, Ketua Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Garut, Asep Haelusna, mengapresiasi langkah Pemkab Garut itu.

“Jangan pandang bulu, harus kepada seluruh wajib pajak. Soalnya sama-sama bayar pajak,” kata Asep.

Asep menilai, naiknya pamor sektor wisata di Garut akan memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah. Oleh karena itu, haltersebut harus dibarengi dengan perbaikan infrastruktur jalan dan kenyamanan lainnya.

“Premanisme juga harus ditertibkan agar pengunjung aman,” tukasnya.(Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI