Kepala BKD Garut : Tidak Menutup Kemungkinan Ada PNS Fiktif di Garut

PEMKAB, (GE).- Status atau keberadaan Pegawai Negri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Garut kini mulai mendapatkan sorotan serius. Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut masih menelusuri keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) fiktif di lingkungan Pemkab Garut. Tak menutup kemungkinan di Kabupaten Garut terdapat PNS fiktif dari total 57 ribu secara nasional.

Asep Sulaeman Farouk, mengatakan saat ini tercatat ada 19.400 lebih PNS yang telah melakukan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS). Saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi dan menunggu konfirmasi dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKA) yang menjadi penyalur gaji PNS.

“Ya, sampai sekarang kami (BKD/ red) belum mengetahui ada atau tidaknya. Betul kata pak Bupati tidak menutup kemungkinan ada (PNS fiktif) di Garut. Tapi harus ditelusuri dulu,” ujar Asep, kepada wartawan, Senin (25/4/ 2016).

Dijelaskannya, terdapat beberapa kemungkinan munculnya PNS fiktif tersebut. Pertama, karena PNS tersebut tak bekerja tapi masih menerima gaji. Kedua, PNS tak masuk kerja tanpa diketahui atasannya.

“Bisa orangnya ada atau tidak ada. Yang jelas bentuknya bisa karena tidak ada data di kepegawaian dan tidak diurus oleh SKPDnya. Bisa ilegal dan legal juga sehingga terima gaji,” katanya.

Asep menyebutkan, keberadaan PNS fiktif ini akan diketahui dari jumlah pegawai yang telah melalukan PUPNS dengan total jumlah pegawai yang menerima gaji. Dengan demikian akan diketahui ada selisih dan menentukan jumlah PNS fiktif.

“Dari selisih itu yang disebut fiktif. Ada 35 SKPD dan 43 kecamatan jadi butuh waktu untuk mengetahuinya,” ucapnya.

“Jika PNS tersebut tak bekerja namun tetap menerima gaji, tentunya akan ada sanksi. Namun harus dilihat dahulu apakah disengaja atau tidak. Lihat nanti kasusnya seperti apa. Apa ada kesengajaan, ditutup-tutupi atau tidak. Belum bisa tentukan. Akan klarifikasi jenis kesalahannya dulu,” ungkapnya.

Ditegaskannya, pihaknya tak menargetkan waktu verifikasi PNS fiktif itu. Hanya saja akan diselesaikan secepatnya agar tidak terjadi kerugian negara akibat memberi gaji kepada pegawai tak produktif.

Sementara itu, Bupati Garut, Rudy Gunawan mengaku belum tahu ada atau tidaknya PNS fiktif ini. Hanya saja berpotensinya ada (PNS fiktif). Rudy mengaku jika sebanyak 19 ribuan PNS di Kabupaten Garut telah terdata secara online. Jika ada yang belum terdata berarti PNS tersebut tidak melakukan pendaftaran.

“Kalau 19 ribu itu sudah valid semuanya bekerja. Tapi kami antisipasi takut ada yang di luar itu,” tukasnya. (Tim GE)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN