Kenapa Pasang APK Caleg Tidak Dipungut Pajak? ini Penjelasannya

Garut, (GE).- Pemasanfan alat peraga kampanye (APK) calon legislatif (Caleg) tak mesti membayar pajak. Para Caleg bisa memasang APK sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Meski mempromosikan diri untuk dipilih oleh masyarakat namun pemasangan APK tidak dipungut pajak. Pasalnya, saat ini sudah memasuki tahapan kampanye yang biaya pajaknya dibebaskan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut, Basuki Eko, menyatakan meski banyak APK caleg dipasang di tempat umum tak memberi pemasukan kepada pemerintah. Selama sesuai aturan KPU, caleg boleh memasang APK.


“Tidak kami pungut pajak untuk APKnya. Kalau sebelum nyaleg pasang spanduk itu kena pajak, masuknya promosi diri. Tapi untuk APK tidak dikenakan,” kata Basuki di Kantor Bapenda, Jalan Otista, Rabu (5/12/18).

Seluruh APK, katanya, Bapenda Garut tidak dapat memungut pajaknya langsung kepada caleg atau tim suksesnya. Pasalnya, saat ini sudah memasuki tahapan kampanye yang biaya pajaknya dibebaskan.

“Sekarang paling sama KPU dan Bawaslu untuk aturannya. Kami tidak ada kaitannya dengan APK caleg,” ujarnya.

Ia menjelaskan, KPU Garut telah menetapkan masa kampanye bagi para caleg untuk memasang APK sesuai dengan tempat dan media yang sudah ditentukan. Pembayaran iklan kampanye di sejumlah billboard juga tak berurusan dengan Bapenda.

“Transaksi pembayaran iklan kampanyenya langsung kepada pemilik tempat yang dipakai untuk memasang dirinya berkampanye,” ucapnya.

Ia menambahkan, Bapenda Garut hanya mendapatkan pajak dari para pemilik lahan atau yang memiliki sarana seperti billboard atau videotron yang dipakai para caleg.

Terkait penempatan APKnya tentu aturan mainnya ada di KPU dan Bawaslu. Tinggal berkoordinasi dengan dinas kebersihan.

“Jadi saya tegaskan untuk pemasangan APK sama sekali tak dipungut pajak. Kalau ada yang ditertibkan berarti menyalahi tempat pemasangannya saja,” pungkas Eko. (MHI)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI